Kriminalnusantara.com — Mamasa, Sulawesi Barat – Sebuah proyek revitalisasi sekolah senilai Rp896.165.000 justru memicu kehebohan dan kemarahan warga Kabupaten Mamasa. Pasalnya, SMK Komputer Kifrah Bangsa yang tercantum menerima bantuan tersebut diduga tidak memiliki siswa dan tidak ada aktivitas belajar mengajar sama sekali. Kasus ini kini viral dan menjadi sorotan publik luas.
PAPAN PROYEK TERPAASANG, SEKOLAH KOSONG MELIMPAH
Papan informasi proyek resmi yang terpasang di lokasi mencantumkan program revitalisasi SMK Komputer Kifrah Bangsa, Jalan Poros Mamasa–Mamuju, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, dengan nilai pembiayaan Rp896.165.000. Pekerjaan mencakup rehabilitasi ruang administrasi, perpustakaan, bangunan RPS, asrama/rumah dinas, 3 ruang kelas, hingga renovasi toilet.
Namun di lapangan, realitas sangat kontras:
Gedung sekolah terlihat tertutup rapat dan kosong
Tidak terlihat ada siswa maupun guru
Tidak ada tanda-tanda proses belajar mengajar berlangsung
Ruangan yang ada terlihat masih dalam kondisi baik namun tidak terpakai
Warga sekitar yang mempertanyakan kejanggalan ini menyampaikan kepada media:
“Setahu kami sekolah ini bermasalah, tidak ada murid, tiba-tiba ada papan proyek bangunan ratusan juta. Ini untuk siapa dibangun? Uang rakyat kok dihabiskan begitu saja?”
Maikhal Reynhard, warga yang mengangkat kasus ini, menegaskan:
“Kenapa sekolah yang diduga tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar justru akan mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung sebesar Rp896 juta? Padahal masih banyak ruangan yang kondisinya masih baik namun tidak terpakai karena memang diduga tidak ada murid. Ini merugikan negara dan uang rakyat terbuang sia-sia!”
KEPALA SEKOLAH: “SEKOLAH SUDAH MATI, SEDANG DIHIDUPKAN”
Saat dikonfirmasi pada Kamis (16/7/2026), Kepala Sekolah SMK Kifrah Bangsa, Bartomius, S.T., menyampaikan penjelasan yang justru menambah kebingungan:
Ia mengaku baru menjabat dan menyebut sekolah ini “sudah mati” dan sedang berusaha dihidupkan
Klaim menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan guru dari Jakarta, NTB, hingga Australia namun tidak dapat menunjukkan bukti daftar siswa maupun dokumen pendukung
Mengaku bingung terkait pencatatan data di Dapodik, sistem data resmi Kementerian Pendidikan
Jika sekolah baru ingin “dihidupkan”, atas dasar apa proyek ratusan juta rupiah ini disetujui dan dilaksanakan?
DINAS PENDIDIKAN SULBAR: “KAMI TIDAK TAHU MENAHU, BELUM PERNAH TANDA TANGAN”
Kepada tim media pada Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 16.34 Wita, Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Hidayat, memberikan pernyataan yang semakin menguatkan kejanggalan:
“Terkait masalah bantuan bangunan itu, kami tidak tahu menahu. Sampai saat ini kami belum pernah menandatangani kontrak kerjanya. Karena belum memenuhi syarat. Makanya saya juga sangat bingung kenapa sampai lolos di pusat.”
Pertanyaan besar pun muncul: Jika instansi daerah belum menyetujui dan belum menandatangani, bagaimana proyek ini bisa lolos di pusat dan papan informasinya sudah terpasang di lokasi? Siapa yang sebenarnya menginisiasi dan diuntungkan dari proyek ini?
DATA BERTENTANGAN: TARGET 100%, REALISASI MASIH 0%
Berdasarkan data progres laporan mingguan per 5 Oktober 2026, SMK Kifrah Bangsa tercatat berada pada tahap 5 dengan rencana pekerjaan mencapai 100 persen. Namun di lapangan, realisasi fisik masih 0 persen, dengan deviasi -100 persen. Batas akhir pekerjaan tercantum 17 September 2026 yang berarti proyek telah melewati batas waktu tanpa kemajuan fisik sama sekali.
WARGA DESAK KEMENDIKBUD TURUN TANGAN, DUGAAN PEMALSUAN DATA SISWA
Kekhawatiran terbesar warga kini tertuju pada dugaan adanya pemalsuan data siswa agar sekolah tetap tercatat aktif dan berhak menerima alokasi dana pembangunan. Warga meminta Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera:
Memeriksa keabsahan status legalitas dan data siswa SMK Kifrah Bangsa
Menelusuri mengapa proyek lolos di pusat padahal Dinas Pendidikan Sulbar belum menyetujui
Memeriksa siapa pihak-pihak yang terlibat dan diuntungkan dari perencanaan proyek ini
Menahan sementara alokasi dana hingga seluruh kejanggalan terungkap secara transparan
“Kementerian Pendidikan harus segera turun tangan. Jangan biarkan uang ratusan juta rakyat terbuang untuk gedung yang tidak dipakai. Jika ada yang memanipulasi data, harus dipertanggungjawabkan dari pusat sampai daerah,” tegas warga.
REDAKSI: BANGUNLAH KARENA ADA MURID, BUKAN CARI MURID KARENA ADA PROYEK
“Revitalisasi pendidikan memang penting, tetapi harus berdasarkan kebutuhan nyata. Membangun gedung ratusan juta untuk sekolah yang belum berfungsi sama sekali bukanlah kemajuan melainkan kerugian negara yang harus segera diusut tuntas.”
Redaksi membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, maupun pihak pengelola SMK Kifrah Bangsa terkait seluruh kejanggalan yang diungkapkan dalam pemberitaan ini.
Tim Investigasi Kriminalnusantara.com
Mamasa – Sulawesi Barat, 8 Oktober 2026
