Kriminalnusantara.com.| Rabat / Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Kerajaan Maroko justru melangkah dengan mantap. Yang Mulia Raja Mohammed VI, didampingi Putra Mahkota Moulay El Hassan, memimpin Rapat Dewan Menteri di Istana Kerajaan, Rabat, pada Sabtu 17 Oktober 2026 untuk menyepakati Rancangan Undang-Undang Keuangan (RUU Keuangan) Tahun Anggaran 2027 — sebuah kerangka anggaran yang tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, namun menempatkan kesejahteraan rakyat di garis terdepan.
Fondasi Ekonomi yang Kokoh, Inflasi Terkendali Rendah
Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kinerja Publik melaporkan capaian yang membanggakan: pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 4,7% pada 2026, inflasi terjaga sangat rendah di 0,7%, dan defisit anggaran berhasil ditekan hingga 3% dari PDB. Fondasi makroekonomi yang stabil ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk meluncurkan lima pilar strategis anggaran 2027 yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Lima Pilar Strategis Anggaran 2027: Pertumbuhan untuk Siapa?
1. Perkuat Daya Beli & Perlindungan Sosial
Reformasi pasar dan harga digulirkan, jaminan kesehatan diperluas, bantuan sosial langsung ditingkatkan, layanan kesehatan dan pendidikan diperbaiki, serta program perumahan lanjutan dilanjutkan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya angka di atas kertas.
2. Beri Harapan Baru bagi Pemuda
Program nasional terintegrasi 2027–2031 menghubungkan pelatihan, inkubasi bisnis, akses pembiayaan, garansi, hingga pasar kerja menjawab pertanyaan mendasar: masa depan pemuda bukan sekadar harapan, melainkan jalan yang terbuka.
3. Pembangunan Merata Hingga Wilayah Terluar
Dana 25 miliar dirham dialokasikan untuk pembangunan wilayah terpadu generasi baru. Desentralisasi diperkuat, koordinasi pusat-daerah diperjelas sebuah komitmen bahwa wilayah terpencil, termasuk kawasan Sahara, bukan penonton pembangunan, melainkan bagian utuh dari kemajuan bangsa.
4. Kedaulatan: Air, Pangan, Energi & Digital
Maroko membangun ketahanan nasional yang nyata: pengelolaan air yang berkelanjutan, energi terbarukan dan hidrogen hijau, infrastruktur gas, ketahanan pangan, serta kedaulatan digital agar negara berdiri di atas kaki sendiri, bukan bergantung pada gejolak dunia luar.
5. Ekonomi Kompetitif yang Melindungi Rakyat Kecil
Stabilitas fiskal dijaga, investasi swasta didorong melalui Piagam Investasi, pusat investasi regional direformasi, dan dukungan khusus diberikan bagi UMKM pengusaha kecil bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi nasional.
“Pembangunan Harus Terasa hingga Wilayah Sahara” Wilson Lalengke, PERSISMA
Presiden Persaudaraan Indonesia–Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, memberikan apresiasi sekaligus sorotan penting terhadap arah kebijakan ini dari Jakarta, Minggu 18 Oktober 2026:
“Arah kebijakan anggaran 2027 di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan. Namun yang paling penting: apakah dampaknya benar-benar sampai ke masyarakat di tingkat paling bawah? Kami ingin alokasi 25 miliar dirham untuk wilayah dan ketahanan pangan-air-energi ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sahara dalam bentuk lapangan kerja, sekolah yang layak, dan akses kesehatan yang memadai.”
Lalengke menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif adalah kunci stabilitas. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal.
Filosofi Pembangunan: Bukan Sekadar Angka PDB
Kebijakan anggaran Maroko sejalan dengan pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang menekankan bahwa pembangunan sejati bukanlah sekadar kenaikan PDB, melainkan perluasan kebebasan dan kemampuan warga untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai. Memperluas akses kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bantuan sosial adalah wujud nyata pendekatan tersebut.
Sementara itu, prinsip keadilan sosial menurut filsuf John Rawls menegaskan: ketimpangan harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Penekanan anggaran pada wilayah terluar seperti kawasan Sahara adalah bukti nyata komitmen terhadap keadilan tersebut mereka yang berada di pinggiran tidak boleh tertinggal.
Anggaran 2027 Maroko bukan sekadar daftar belanja negara. Ini adalah peta jalan: dari pertumbuhan ekonomi yang stabil menuju kesejahteraan yang merata, dari pusat kota hingga ke wilayah paling selatan di Sahara. Tantangannya kini satu: implementasi yang jujur, transparan, dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanyalah kemewahan yang kosong.
(PERSISMA / Tim Redaksi Kriminalnusantara.com — 19 Oktober 2026)
