Kriminalnusantara.com.| Medan, Sumatera Utara – Pertanyaan sederhana seputar keamanan dan penanganan kasus di Kota Medan ternyata terlalu berat untuk dijawab. Hingga Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 12.30 WIB, Kapolrestabes Medan, Komisaris Polisi Jean Calvijn Simanjuntak, sama sekali belum memberikan tanggapan sedikit pun terkait kritik keras yang disampaikan masyarakat. Pesan terkirim, telepon disambungkan namun tak diangkat keheningan yang justru menimbulkan dugaan kuat: informasi sengaja ditutup-tutupi, hak publik dibungkam. Masyarakat pun bertanya: jika pertanyaan mendasar saja tak berani dijawab, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?
Dihubungi, Diam Saja Diduga Ada yang Ditutup-Tutupi
Sudah menjadi kewajiban setiap pejabat publik, terutama yang memegang amanah penegakan hukum, untuk terbuka dan transparan terhadap informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Namun kenyataannya, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru diabaikan. Keheningan ini memicu dugaan mendalam: apakah ada hal-hal tertentu yang sengaja ditutup-tutupi agar tidak diketahui publik? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa pertanyaan sah justru dihindari?
“Ketika informasi sulit didapat dan pertanyaan diabaikan, wajar jika masyarakat menduga ada yang ditutup-tutupi. Transparansi bukan pemberian, itu adalah hak rakyat. Jika pintu informasi tertutup, maka kepercayaan pun runtuh,” ujar Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut.
10 Spanduk di 10 Titik Strategis: “Stop Pencitraan! Narkoba Merajalela, Bapak Ke Mana?”
Kekecewaan masyarakat kini terpasang nyata di sepanjang titik strategis Kota Medan. DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara memasang sepuluh spanduk sekaligus di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Juanda, kawasan Kejaksaan Medan, Lapangan Merdeka, Kantor Wali Kota Medan, Jalan Putri Hijau (sekitar Hotel Danau Toba), Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, hingga Jalan Sutomo.
Pesannya lugas dan keras: “Kapolrestabes Medan Stop Pencitraan!!! Narkoba Merajalela Bapak Ke Mana???” Warga menyoroti langsung keluhan yang selama ini terabaikan: laporan masyarakat kok jalan ditempat, judi online tidak digerebek, maling motor sehari bisa 3 loh pagi, bandar tertangkap paus malah dilepas, geng motor tiap malam konvoi tak ditindak.
“Masyarakat Kota Medan TIDAK butuh panggung, butuh perlindungan. Kalau kritik saja sudah tidak berani dijawab, bagaimana menindak kejahatan yang sesungguhnya?”
Seruan Tegas: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. Diminta Tindak Lanjut, Copot Kapolrestabes Medan
Kegagalan dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan media kini dianggap lebih dari sekadar kelalaian ini adalah pengabaian terhadap kepercayaan publik. DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut secara resmi meminta kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan mencopot Kapolrestabes Medan, Komisaris Polisi Jean Calvijn Simanjuntak, dari jabatannya.
Alasannya tegas: seorang pemimpin yang tak mampu menjawab pertanyaan rakyat, tidak layak memegang amanah menjaga keamanan rakyat. Jika prinsip “Melayani Masyarakat 24 Jam” hanya slogan di atas kertas, dan keberanian menjawab pertanyaan dasar saja tidak dimiliki, bagaimana mungkin masyarakat dapat mempercayainya menindak kejahatan yang jauh lebih berat dan kompleks?
“Kami meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen. Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. tidak menutup mata terhadap hal ini. Jika seorang pejabat kepolisian lebih memilih bungkam daripada menjelaskan hal mendasar kepada publik, maka ia telah kehilangan kepercayaan yang menjadi dasar jabatannya. Pertimbangkan untuk mencopot dan mengganti, karena rakyat Medan butuh pemimpin yang berani hadir, bukan ahli bersembunyi,” tegas Paulus.
“Jangan Berlagak Seperti Pemain Film Masyarakat Butuh Kepastian Hukum, Bukan Pertunjukan!”
Paulus Peringatan Gulo menambahkan pernyataan yang semakin menohok:
“Cukup sudah pertunjukan di media sosial. Masyarakat tidak butuh aktor di balik seragam kepolisian masyarakat butuh penegak hukum yang nyata di lapangan, berani menjawab pertanyaan, dan bertanggung jawab atas keamanan yang diembannya. Saat kasus narkoba merajalela, kejahatan terjadi di siang bolong, warga bertanya: di mana kehadiran kepolisian yang sesungguhnya? Jika yang terlihat hanya saat ada kamera, lalu siapa yang melindungi kita saat kamera dimatikan?”
“Jangan sampai rakyat bertanya: apakah Kapolrestabes Medan bekerja untuk masyarakat, atau sekadar bekerja untuk terlihat di berita? Jabatan adalah amanah, bukan panggung pencitraan. Saat kepercayaan hilang, keamanan pun rapuh. Perbaiki sekarang, atau serahkan kepada yang berani hadir,” tegas Paulus.
Ini Empat Hal yang Dipertanyakan Masyarakat Jawabannya Masih Tidak Ada
1. Pemberantasan Narkoba: Apakah benar-benar ditindak sampai ke akarnya, atau hanya operasi sesaat lalu dibiarkan kembali beredar?
2. Penanganan Kasus: Mengapa banyak laporan warga yang terkesan jalan di tempat, tanpa kejelasan perkembangan? Bandar besar tertangkap, lalu kenapa dilepas begitu saja?
3. Keamanan Jalanan: Kapan warga Medan benar-benar merasa aman berjalan tanpa takut geng motor yang konvoi tiap malam tanpa ditindak?
4. Transparansi: Mengapa pertanyaan warga dan media sulit mendapatkan jawaban yang jelas dan terbuka diduga ada yang sengaja ditutup-tutupi?
Kami Tetap Menunggu Jawaban Kepada Kapolri dan Kapolda Sumut Juga Kami Sampaikan
Redaksi Kriminalnusantara.com menegaskan: ruang tanggapan bagi pihak Kapolrestabes Medan tetap terbuka selebar-lebarnya. Demikian juga kepada Kapolda Sumut dan Kapolri, kami membuka ruang penjelasan terkait tuntutan publik ini. Jika ada penjelasan, data, atau klarifikasi, silakan sampaikan. Kami akan muat secara utuh, tanpa dipotong, tanpa dibumbui.
Namun perlu diingat: keheningan yang berlarut-larut bukanlah kebijaksanaan, melainkan pengabaian terhadap hak publik. Masyarakat sedang menilai. Setiap jam tanpa jawaban adalah penilaian sendiri yang terbentuk di benak warga.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan fakta pemasangan spanduk di 10 titik Kota Medan, upaya konfirmasi yang belum memperoleh tanggapan, dan pernyataan resmi dari DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumut. Dugaan penutupan informasi belum dapat dipastikan kebenarannya secara mutlak hingga adanya penjelasan resmi dari pihak terkait. Jika tanggapan diterima setelah berita ini terbit, akan segera kami perbarui. Informasi yang benar, jelas, dan tepat waktu adalah hak konstitusional setiap warga negara tidak boleh ditunda, apalagi diabaikan.
(Tim Redaksi Kriminalnusantara.com 14 Oktober 2026, Pukul 12.30 WIB)
Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Berani Mengkritik, Konsisten Mengawal, Berpihak kepada Kepentingan Masyarakat
#PemudaDemokrasiIndonesia #DPDPDISumut #PaulusPeringatanGulo #PolrestabesMedan #Kapolri #KapoldaSumut #IrjenPolSonnyIrawan #KritikKinerja #KontrolSosial #Medan #PenegakanHukum
