Kriminalnusantara.com.|Gunungsitoli Pulau Nias – Proses pemilihan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nias (UNIAS) menuai kecaman tajam dari kalangan mahasiswa. Alih-alih menjadi pesta demokrasi kampus, proses ini justru dinilai penuh kejanggalan mulai dari dugaan pelanggaran aturan, intervensi terhadap pemilih, hingga kendala sistem yang dialami ratusan mahasiswa. Silvor Debora Gulo, mahasiswa yang akrab disapa Bora, secara tegas menyuarakan keresahan sekaligus menuntut transparansi penuh dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FKIP.
Dikonfirmasi, Ketua KPUM FKIP Bilang “Mau Menyelesaikan”, Namun Pertanyaan Justru Diabaikan
Sikap tertutup pihak penyelenggara semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa. Awak media Kriminalnusantara.com telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Arius, Ketua KPUM FKIP, melalui pesan WhatsApp pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 15.17 WIB.
Alih-alih menjawab poin-poin pertanyaan terkait tuduhan serius yang disampaikan mahasiswa, Arius hanya berujar singkat:
“Baik Pak, saya sedang ada kegiatan. Ini kami mau menyelesaikan.”
Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan tertulis media terkait dugaan pelanggaran, kendala sistem, dan tuntutan pemilihan ulang belum dijawab sama sekali. Kalimat “mau menyelesaikan” yang diucapkan Ketua Panitia justru terkesan ambigu menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah, atau justru menyelesaikan urusan agar tidak terbongkar ke publik?
“Ketua KPUM bilang ‘mau menyelesaikan’, tapi menolak berbicara. Menyelesaikan apa tanpa transparansi? Jika memang tujuannya baik, mengapa takut menjelaskan kepada mahasiswa yang seharusnya Anda layani? Diam saat ada tuduhan serius bukan tanda kesibukan itu tanda pengabaian terhadap hak informasi seluruh mahasiswa FKIP.” tegas Bora menanggapi jawaban mengelak tersebut.
Diduga Kampanye Saat Pemilihan Berlangsung Bora Kecam Sikap KPUM yang Tidak Tegas
Salah satu poin paling disorot adalah dugaan aktivitas kampanye yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 01 tepat saat pemungutan suara sedang berlangsung. Bora menilai kelalaian ini menunjukkan ketegasan yang dipertanyakan dari pihak penyelenggara.
“Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa Calon Pengurus BEM Nomor Urut 01 masih melakukan kampanye dengan mendatangi kelas-kelas ketika proses pemilihan sedang berlangsung. Jika benar terjadi, tindakan tersebut patut dipertanyakan secara serius. Pemungutan suara seharusnya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menentukan pilihan secara bebas berdasarkan pertimbangan masing-masing. Bukan menjadi arena bagi kandidat atau pendukungnya untuk terus memengaruhi pemilih ketika hak suara sedang digunakan. Aturan pemilihan tidak boleh hanya menjadi tulisan di atas kertas. Jika aturan dilanggar tetapi dibiarkan, maka untuk apa aturan tersebut dibuat?” tegas Bora.
Hak Pilih Mahasiswa Bukan Milik Tim Sukses Ponsel & Akun SIMAT Diduga Direbut
Persoalan semakin serius dengan adanya laporan dugaan intervensi langsung terhadap pemilih. Terdapat laporan bahwa Tim Sukses Nomor Urut 01 diduga merebut atau mengambil alih ponsel mahasiswa untuk mengarahkan pilihan pada kandidat yang dimaksud.
“Ponsel mahasiswa bukan alat untuk dikendalikan oleh tim sukses. Akun SIMAT mahasiswa bukan milik kandidat. Dan suara mahasiswa bukan milik siapa pun selain mahasiswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada mahasiswa yang dipaksa, ditekan, diarahkan, diawasi, atau dibuat tidak berdaya ketika menggunakan hak suaranya.” Silvor Debora Gulo.
Ratusan Mahasiswa Gagal Login “Mengapa Bermasalah Tepat Saat Pemilihan?”
Kendala sistem juga menjadi bom waktu. Ratusan mahasiswa Semester I dilaporkan tiba-tiba tidak dapat mengakses akun SIMAT pada saat pemilihan berlangsung. Bora mempertanyakan kejanggalan waktu tersebut.
“Mengapa akun mahasiswa tiba-tiba bermasalah tepat ketika mereka membutuhkan akses untuk menggunakan hak pilihnya?” ungkap Bora.
Mahasiswa meminta bukti nyata: buka riwayat login, periksa log sistem, audit aktivitas akun, dan periksa keamanan E-Vote. Jangan hanya meminta kepercayaan tanpa data yang transparan. Menutup diri dari pertanyaan justru menimbulkan asumsi bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.
“Jangan Curi Legitimasi dari Proses yang Cacat” Bora Tegaskan Demokrasi Bukan Milik Penyelenggara
Bora menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang legitimasi demokrasi itu sendiri.
“Kemenangan yang diperoleh melalui proses yang masih dibayangi dugaan pelanggaran akan selalu menyisakan pertanyaan. Apa arti kemenangan jika prosesnya dipertanyakan? Apa arti legitimasi jika sebagian mahasiswa merasa hak pilihnya tidak terlindungi? Dan apa arti demokrasi jika mahasiswa justru merasa ditekan ketika hendak menentukan pilihannya?” tandas Bora dengan nada kesal.
“Demokrasi mahasiswa bukan milik kandidat, bukan milik tim sukses, dan bukan milik penyelenggara. Demokrasi adalah milik seluruh mahasiswa FKIP. Jika Ketua KPUM saja lebih memilih bungkam daripada menjelaskan, maka kalimat ‘kami mau menyelesaikan’ menjadi tidak ada artinya sama sekali.”
7 Tuntutan Tegas Mahasiswa Termasuk Pemilihan Ulang
Atas seluruh kejanggalan tersebut, kelompok mahasiswa yang disuarakan Bora menuntut:
1. Menolak penetapan hasil pemilihan sebelum seluruh dugaan pelanggaran diperiksa dan diselesaikan secara transparan.
2. Meminta investigasi independen dan terbuka terhadap dugaan kampanye pada saat pemungutan suara berlangsung.
3. Meminta pemeriksaan terhadap dugaan intervensi dan pengambilalihan ponsel mahasiswa oleh pihak yang diduga merupakan Tim Sukses Nomor Urut 01.
4. Meminta audit menyeluruh terhadap sistem SIMAT dan E-Vote riwayat login, log aktivitas, keamanan sistem, dan kemungkinan akses tidak sah.
5. Meminta jaminan perlindungan hak pilih mahasiswa bebas dari tekanan dan intervensi.
6. Menuntut pemilihan ulang apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran yang memengaruhi hasil.
7. Mengusulkan pemilihan ulang menggunakan surat suara secara langsung, transparan, dapat diawasi, dan menjamin kerahasiaan pilihan.
Peringatan: Jika Diabaikan, Mahasiswa Akan Tempuh Jalur Hukum
Bora memberikan batas waktu kepada penyelenggara untuk bersikap terbuka dan objektif. Namun jika diabaikan, ditutup-tutupi, atau tidak ditindaklanjuti, mahasiswa tidak akan tinggal diam.
“Kami tidak menutup kemungkinan bahwa ‘menyelesaikan’ yang dimaksud Pak Arius adalah menyelesaikan masalah dengan cara menutup-nutupi. Itu bukan penyelesaian itu penipuan terhadap demokrasi. Selesaikan dengan transparansi, bukan dengan keheningan.”
“Jika prosesnya tidak jujur, jangan paksa mahasiswa menerima hasilnya sebagai sesuatu yang sah. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika terbukti, tindak. Jika prosesnya cacat dan memengaruhi hasil, ulangi pemilihannya.”
“Kami tidak meminta kemenangan untuk pihak tertentu. Kami tidak meminta kandidat tertentu untuk dikalahkan. Kami hanya menuntut satu hal: jangan rampas hak mahasiswa untuk memilih secara bebas. Dan jangan anggap kami diam hanya karena Anda memilih bungkam.”
JANGAN RAMPAS HAK PILIH MAHASISWA!
JANGAN NORMALISASI INTERVENSI!
JANGAN BIARKAN PROSES YANG CACAT MELAHIRKAN LEGITIMASI PALSU!
Hidup Mahasiswa! Hidup Demokrasi Kampus!
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan Silvor Debora Gulo, aspirasi kelompok mahasiswa FKIP UNIAS, serta konfirmasi tertulis kepada Ketua KPUM FKIP. Pihak KPUM FKIP, khususnya Bapak Arius selaku Ketua, masih memiliki ruang untuk memberikan tanggapan dan penjelasan lengkap atas poin-poin yang disampaikan. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi. Sesuai asas praduga tak bersalah, dugaan pelanggaran belum tentu merupakan fakta yang terbukti sampai adanya hasil investigasi resmi.
Tim Redaksi Kriminalnusantara.com
UNIAS, 5 Oktober 2026
Ada yang ingin disesuaikan lagi? 😊
