Kriminalnusantara.com | Pekanbaru, Riau — Keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 yang dikeluarkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), telah menimbulkan gelombang kecemasan sosial yang mendalam di tengah masyarakat Riau.
Temuan Pelanggaran yang Serius
Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah temuan yang dinilai melanggar aturan, antara lain:
Kebakaran gambut yang terjadi berulang kali
Perambahan lahan seluas 18.362,74 hektare untuk kebun sawit
Tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare
Kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare
Perambahan zona penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, habitat Gajah Sumatera
Masyarakat dengan tegas menyatakan tetap mendukung penegakan hukum dan pemulihan lingkungan apabila seluruh temuan tersebut terbukti sah secara hukum. Namun di tengah langkah penegakan hukum itu, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan menjaga nasib ribuan warga yang tidak bersalah?
Bayangan PHK Massal dan Lumpuhnya Ekonomi Rakyat
Angka yang disampaikan sungguh mencengangkan: PT RAPP bersama APRIL Group menyerap lebih dari 41.000 tenaga kerja langsung, serta menopang sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja secara nasional.
Apabila operasional terhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh karyawan perusahaan, tetapi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat:
Sopir logistik dan kontraktor
Pedagang pasar dan pemilik warung
Petani plasma
Pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar wilayah operasi
Seluruh rantai perekonomian lokal dikhawatirkan lumpuh seketika.
Yang Paling Menyayat Hati: Masa Depan Ribuan Anak Sekolah Terancam
Selama tiga dekade, Pangkalan Kerinci tumbuh dari pemukiman kecil berpenduduk 200 jiwa (1993) menjadi kota berpenduduk 250.000 jiwa. Pertumbuhan ini tak terpisahkan dari kehadiran PT RAPP.
Ribuan anak dari TK hingga perguruan tinggi saat ini sedang bersekolah dengan harapan orang tua yang bekerja di perusahaan atau sektor pendukungnya.
“Jika mata pencaharian orang tua terhenti, siapa yang akan membayar biaya sekolah anak-anak mereka? Apakah masa depan generasi muda Riau harus berhenti hanya karena kebijakan tidak seimbang?” demikian pertanyaan yang bergema di tengah masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Tegas, Tetapi Juga Adil
Masyarakat tidak menolak sanksi hukum. Mereka tidak meminta pelanggaran dibiarkan begitu saja. Namun mereka memohon satu hal yang mendasar: kebijakan harus dijalankan secara bijak, manusiawi, dan proporsional.
“Hukum harus ditegakkan. Lingkungan harus dilindungi. Tetapi jangan menghukum ribuan keluarga kecil yang tidak tahu-menahu atas pelanggaran yang diduga terjadi. Negara harus hadir dengan solusi, bukan sekadar keputusan yang menimbulkan pengangguran massal.”
Masyarakat berharap pemerintah menemukan jalan tengah: penegakan hukum dan pemulihan hutan tetap berjalan tegas, tetapi kesejahteraan rakyat, keberlanjutan mata pencaharian, dan masa depan pendidikan anak-anak tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan.
Ini bukan soal memilih antara hutan atau rakyat. Ini soal: bisakah kita menjaga keduanya secara bijaksana? Itulah pertanyaan yang menunggu jawaban dari pemerintah.
(TIM REDAKSI KriminalNusantara.com)
Catatan Redaksi
Pemberitaan ini disusun untuk menyajikan kedua sisi persoalan. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PT RAPP, Satgas PKH, maupun pemerintah untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Penegakan hukum dan perlindungan lingkungan adalah keharusan, namun perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat juga merupakan tugas utama negara.













