KriminalNusantara.com | Aceh Timur — Suara lantang dan kritik tajam kembali menggema dari masyarakat. Mustafa, tokoh masyarakat setempat, secara terbuka menyentil Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, agar segera berhenti memprioritaskan pencitraan seremonial dan berfokus menyelesaikan persoalan nyata yang menimpa warga. Mulai dari jalan yang rusak parah, rumah korban banjir yang terbengkalai, hingga pencairan Jaminan Hidup (Jadup) yang tak kunjung sampai ke tangan warga bahkan disebut ada yang meninggal dunia saat masih menunggu.
“Data Clear Tidak Cukup Rakyat Butuh Uang Cair, Bukan Kata-Kata!”
Poin paling tajam yang disampaikan Mustafa berkaitan dengan pencairan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana. Pemerintah daerah kerap menyebutkan bahwa data penerima sudah “clear”, namun di lapangan bantuan nyata belum dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya mengatakan data sudah clear, sudah clear, dan terus clear. Pertanyaannya, kapan uang Jadup masyarakat dicairkan? Rakyat tidak bisa hidup dengan kata-kata clear. Masyarakat membutuhkan kepastian dan bantuan nyata,” tegas Mustafa, Sabtu (21/11/2026).
Situasi ini kian memprihatinkan karena Mustafa menyebutkan ada warga yang telah meninggal dunia saat masih menunggu kepastian pencairan Jadup sebuah fakta yang seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat sudah terlalu lama menunggu, tetapi bantuan tidak kunjung datang. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dalam masa penantian. Ini bukan persoalan kecil. Pemerintah harus melihat penderitaan masyarakat secara langsung.”
Jalan Rusak, Rumah Belum Tuntas Sementara Pejabat Sibuk Seremonial
Selain masalah bantuan yang mandek, Mustafa juga menyoroti dua persoalan mendasar lainnya yang tak kalah mendesak:
Jalan rusak parah di sejumlah kawasan masih berlubang dan berlumpur, mengganggu aktivitas warga dan membahayakan keselamatan
Pemulihan rumah korban banjir di wilayah seperti Kecamatan Banda Alam dan Idi Rayeuk belum sepenuhnya tuntas
Sambil menyindir, ia meminta Bupati untuk lebih sering turun langsung ke lapangan ketimbang sekadar sibuk menghadiri acara dan kegiatan seremonial.
“Bupati jangan hanya sibuk menghadiri kegiatan ke sana kemari. Sesekali turunlah melihat jalan yang rusak, lihat rumah masyarakat yang belum selesai dibangun kembali. Jangan sampai rakyat sibuk mencari jalan yang layak, sementara pemerintah sibuk mengisi kalender kegiatan,” sindirnya.
Sindiran Tegas: Yang Harus Diangkat Itu Nasib Rakyat, Bukan Citra Pejabat!
Mustafa juga melontarkan kritik terhadap budaya pujian berlebihan yang kerap mewarnai lingkungan kekuasaan:
“Jangan sibuk mengangkat-angkat pejabat dan memuji kekuasaan. Yang harus diangkat itu nasib rakyat! Jalan rusak harus diperbaiki, rumah korban banjir harus diselesaikan, dan Jadup harus segera mendapatkan kepastian pencairan.”
Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan panggung popularitas:
“Kalender kegiatan boleh penuh, foto kegiatan boleh banyak, dokumentasi boleh bertebaran. Tetapi kalau jalan masih rusak, rumah korban banjir belum selesai, dan Jadup belum cair, lalu apa yang sebenarnya sudah dibanggakan?”
Catatan Redaksi Ruang Hak Jawab Tetap Terbuka
Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan kritik yang disampaikan oleh Mustafa. Redaksi KriminalNusantara.com menyajikan pemberitaan ini sesuai prinsip kebebasan menyampaikan pendapat dan kontrol sosial masyarakat.
Redaksi secara terbuka membuka ruang seluas-luasnya bagi Bupati Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, maupun instansi terkait untuk memberikan konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab terkait:
Status pencairan Jaminan Hidup (Jadup) masyarakat terdampak bencana
Penjelasan atas laporan warga yang meninggal saat menunggu bantuan
Rencana penanganan infrastruktur jalan yang rusak
Progress pemulihan rumah korban banjir di Banda Alam dan Idi Rayeuk
“Rakyat tidak membutuhkan album foto kegiatan pejabat. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, rumah yang bisa ditempati kembali, dan bantuan yang benar-benar diterima.” Mustafa
Semoga kritik ini menjadi pengingat bahwa kehadiran pemerintah dinilai bukan dari seberapa banyak acaranya, melainkan dari seberapa banyak masalah rakyat yang terselesaikan.
(TIM REDAKSI KriminalNusantara.com)













