Kriminalnusantara.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Dua isu krusial yang mencuat di Kabupaten Mamasa: dugaan dana pers yang belum tersalurkan serta dugaan pembatasan akses peliputan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, justru berakhir dengan jawaban yang membingungkan dan keheningan yang mendalam. Satu pihak menanggapi dengan tawa, sementara pihak utama yang paling berwenang menjelaskan justru memilih untuk bungkam sama sekali.
Pertanyaan Diajukan, Ini Respons yang Diterima
Redaksi mengirimkan tiga pertanyaan inti kepada Sdr. Riki yang disebut dalam pemberitaan diduga mengatur daftar media yang boleh meliput kunjungan Wapres:
1. Benarkah terlibat dalam penyusunan daftar media peliputan?
2. Atas dasar kewenangan apa dan dari instansi mana?
3. Mengapa daftar tersebut dinilai hanya mencakup segelintir media?
Sdr. Riki: Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 5 November 2026 sekitar pukul 08.30 WITA menjawab sambil tertawa:
“Logikanya di mana saya yang atur itu? Emangnya saya tim Wapres? Ada-ada saja pula kau Sudah itu jawaban saya di atas. Mau yang gimana lagi? Makin ngawur aja ”
Saat ditanya lebih lanjut untuk penjelasan lebih rinci, Riki tidak lagi memberikan jawaban.
Bupati Mamasa: Dikonfirmasi melalui saluran yang sama belum ada tanggapan / bungkam sama sekali. Hingga berita ini diturunkan, Bupati Welem Sambo Langi belum menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan, baik terkait dugaan penyaluran dana pers maupun dugaan pembatasan akses peliputan di daerahnya.
Tawa yang Tak Menjawab, Keheningan yang Berbicara
Jawaban yang disampaikan sambil tertawa terasa belum menyentuh inti persoalan, sementara sikap bungkam dari Pemda Mamasa semakin memperlebar ruang tanya di tengah masyarakat:
Siapa yang menyusun daftar 14 media tersebut? Jika bukan Pemda dan bukan tim Wapres, instansi mana yang berwenang mengatur akses informasi publik di Mamasa?
Ke mana dana pers mengalir? Pertanyaan ini sama sekali belum disentuh dalam jawaban yang diterima. Masyarakat berhak mengetahui transparansi anggaran tersebut.
Mengapa puluhan media lain diabaikan? Prinsip kebebasan pers seharusnya menjamin kesetaraan akses informasi, bukan pembatasan yang terkesan pilih kasih.
Mengapa sulit untuk menjelaskan secara terbuka? Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa pertanyaan wajar justru dijawab dengan tawa atau dibalas dengan keheningan?
Catatan Redaksi:
Sesuai prinsip jurnalistik berimbang, redaksi telah melakukan upaya konfirmasi kepada kedua pihak terkait. Jawaban dari Sdr. Riki telah dimuat seutuhnya sebagaimana diterima. Pihak Bupati Mamasa telah kami konfirmasi namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan yang diterima. Ruang tanggapan tetap kami buka seluas-luasnya. Jika di kemudian hari pihak terkait bersedia memberikan penjelasan lengkap beserta dokumen pendukung, kami akan memuatnya secara proporsional dan berimbang.
Publik Mamasa berhak mendapatkan jawaban yang jelas bukan tawa yang mengalihkan, bukan pula keheningan yang memutus akses informasi.
(Tim Redaksi Kriminalnusantara.com)














