Kriminalnusantara.com | Mamasa , Sulawesi Barat – Persoalan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 2 Kabupaten Mamasa dengan nilai kontrak Rp12,64 miliar belum boleh dianggap selesai. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan senilai lebih dari Rp1,6 miliar, serta kekurangan volume yang berujung kelebihan pembayaran. Angka-angka ini menyisakan pertanyaan mendasar: di mana tanggung jawab atas uang rakyat?
143 Hari Terlambat, Denda Rp1,6 Miliar Belum Ditarik
Dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025, BPK mencatat pekerjaan pembangunan Labkesmas belum diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun telah diberi perpanjangan waktu dan dua kali kesempatan tambahan, hingga 5 Mei 2026 progres fisik baru mencapai sekitar 75 persen.
Keterlambatan berlangsung selama 143 hari kalender. Berdasarkan perhitungan BPK, nilai denda keterlambatan yang wajib disetorkan penyedia pekerjaan CV Cipta Karya Duabelas adalah Rp1.629.262.641,44. Namun pada saat pemeriksaan, denda tersebut belum dikenakan sama sekali, sehingga mengakibatkan kerugian potensial bagi kas daerah.
“Angka Rp1,6 miliar bukan angka kecil. Itu merupakan hak keuangan daerah yang harus mendapatkan kepastian penyelesaian,” tegas koordinator Lentera Sulawesi Barat.
Bukan Hanya Terlambat Kekurangan Volume Juga Ditemukan
Persoalan tidak berhenti pada keterlambatan. BPK juga menemukan kekurangan volume pekerjaan tulangan kolom yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.158.528,04. Temuan ini memperlihatkan bahwa masalah proyek perlu ditelusuri bukan hanya dari sisi waktu penyelesaian, tetapi juga kesesuaian spesifikasi dan pengendalian mutu.
dipulihkan? – Siapa yang bertanggung jawab atas setiap kejanggalan yang ditemukan?
“Temuan BPK harus ditindaklanjuti secara serius. Pengembalian denda adalah urusan administrasi keuangan yang tidak boleh ditunda. Sementara kemungkinan unsur pidana harus diproses tanpa pandang bulu melalui jalur hukum yang berlaku,” tegas pernyataan resmi Lentera Sulawesi Barat.
Pemerintah harus terbuka. Uang daerah harus dipertanggungjawabkan. Hukum harus berjalan.
Lentera Sulawesi Barat akan terus mengawal proses ini melalui penelusuran dokumen, permintaan klarifikasi, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK hingga keadilan tercapai.
(Laporan: Lentera Sulawesi Barat / Redaksi Kriminalnusantara.com)














