Kriminalnusantara.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Surat panggilan saksi yang diterima Ayu Lestari Silo dari Kejaksaan Negeri Mamasa memicu gelombang pertanyaan yang semakin menguat di tengah masyarakat. Dalam surat bernomor SP-2720/P.6.13/Fd.2/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, ia dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa tahun 2024 — sebuah kasus yang dinilai publik sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya.
Hampir 6 Jam Diperiksa, Belum Ada Kejelasan
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, pemeriksaan yang dimulai sejak pukul 14.00 WITA baru saja berjalan terus hingga pukul 17.44 WITA — hampir enam jam — namun belum ada kejelasan kapan pemeriksaan akan diakhiri. Sumber di lokasi melaporkan bahwa selama proses berlangsung, Ayu Lestari Silo seakan-akan dipaksa untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Pertanyaan terasa memojokkan, seakan ada upaya memaksakan keterangan sesuai yang diinginkan penyidik. Padahal dari awal tidak ada keterkaitan yang jelas mengapa beliau diperiksa dalam kasus ini,” ungkap sumber yang menanti di luar ruang pemeriksaan.
Pasal 117 ayat (2) KUHAP dengan tegas melarang pemeriksaan dengan ancaman, kekerasan, atau paksaan. Jika benar terjadi, hal ini menjadi perhatian serius bagi seluruh masyarakat.
Latar Belakang yang Semakin Mempertanyakan
Publik kini menghubungkan panggilan dan pemeriksaan ini dengan deretan peristiwa sebelumnya:
25 Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Tidak Diproses: Sebanyak 25 laporan dugaan penyimpangan Dana Desa yang disampaikan Ayu Lestari Silo belum menunjukkan kemajuan berarti, sehingga akhirnya ia terpaksa mencabut laporan-laporan tersebut karena dinilai tidak diproses dengan serius oleh pihak berwenang
Dugaan Perlindungan Kasus Tertentu: Belakangan ini juga muncul pemberitaan terkait dugaan keterlibatan pihak di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamasa yang diduga membekingi proyek pembangunan sekolah yang disorot oleh LSM Perkara
Ayu Lestari Silo adalah Ketua DPD LSM Perkara Sulawesi Barat, yang konsisten mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan keuangan daerah di Mamasa
Publik Bertanya Terbuka: Ada Apa Sebenarnya?
Di tengah situasi tersebut, panggilan saksi ini memicu dugaan-dugaan kuat di kalangan masyarakat:
“Apakah panggilan ini sekadar upaya untuk mendiamkan atau menekan Ayu karena laporan-laporannya mengganggu pihak tertentu? Atau apakah karena banyaknya pemberitaan yang mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Mamasa, maka seakan-akan ada upaya ‘membalikkan keadaan’ dengan menyeret namanya ke kasus yang sama sekali tidak ada hubungannya?”
Publik menyoroti ketidakwajaran yang makin terasa:
Saksi yang tidak ada kaitannya dipanggil dengan peringatan Pasal 21 UU Tipikor yang ancamannya berat
Meminta rekening koran tahun 2026 untuk kasus tahun 2024 tanpa penjelasan yang masuk akal
Kasus tahun 2024 baru dipanggil diperiksa pada akhir 2026 — saat LSM sedang gencar mengawasi kinerja kejaksaan
25 laporan Dana Desa tidak diproses, namun Ayu justru dipanggil dalam kasus lain yang tidak relevan
Pemeriksaan berjalan hampir 6 jam tanpa kejelasan akhir, dengan laporan adanya tekanan untuk memaksakan keterangan
Pertanyaan Mendasar: Apakah Sesuai Prosedur Hukum?
Publik juga mempertanyakan kesesuaian langkah tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku:
Pasal 1 angka 22 KUHAP: Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pidana. Jika tidak ada keterkaitan yang jelas, apa dasar hukum pemanggilan tersebut?
Pasal 38 KUHAP: Permintaan dokumen harus terkait langsung dengan peristiwa pidana. Mengapa rekening koran tahun 2026 diminta untuk kasus tahun 2024?
Pasal 117 ayat (2) KUHAP: Pemeriksaan dilarang dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau paksaan. Laporan adanya tekanan harus ditindaklanjuti secara serius
Pasal 28G UUD 1945: Hak privasi warga dijamin undang-undang. Meminta data keuangan tanpa alasan yang jelas berpotensi melanggar hak konstitusional tersebut
Seruan Publik: Jelaskan Secara Terbuka!
Masyarakat di Mamasa kini menuntut kejelasan:
“Kejaksaan Negeri Mamasa harus menjelaskan secara terbuka kepada publik: apa dasar hukumnya? Apa kaitannya? Dan mengapa pemeriksaan berlangsung begitu lama tanpa hasil yang jelas? Transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat.”
Catatan Redaksi
Sesuai prinsip praduga tak bersalah dan keadilan prosedural, redaksi secara terbuka mengundang Kejaksaan Negeri Mamasa untuk memberikan penjelasan resmi dan berimbang mengenai:
1. Dasar hukum dan keterkaitan Ayu Lestari Silo dengan kasus dana hibah pemilu 2024
2. Alasan permintaan rekening koran periode 2026
3. Status penanganan 25 laporan Dugaan Penyimpangan Dana Desa yang telah dicabut
4. Tanggapan terhadap pemberitaan dugaan pembekingan kasus pembangunan sekolah
5. Penjelasan mengenai durasi pemeriksaan dan laporan adanya tekanan selama proses berlangsung
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk tanggapan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Mamasa. Keadilan harus terlihat adil, dan proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
(Redaksi )













