NasionalBengkuluKabupaten Mukomuko

Jalan Pondok Lama Terabaikan, Dana Rp45 Miliar Masuk Mukomuko, Warga Lubuk Sanai Bertanya: Kapan Giliran Kami?

74
×

Jalan Pondok Lama Terabaikan, Dana Rp45 Miliar Masuk Mukomuko, Warga Lubuk Sanai Bertanya: Kapan Giliran Kami?

Sebarkan artikel ini

Kriminalnusantara.com.|Mukomuko, Bengkulu — Keresahan mendalam kembali bergema dari Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Di saat pemerintah daerah menerima alokasi besar dana perbaikan jalan senilai Rp45 miliar dari Kementerian PUPR, justru akses warga di Jalan Pondok Lama tetap dalam kondisi memprihatinkan. Surat aspirasi telah dikirim berjenjang, namun hingga saat ini belum ada satu pun jawaban resmi dari pihak berwenang.

Aspirasi Disampaikan, Namun Seakan Tak Didengar

Perwakilan warga didampingi PPWI Wilayah Bengkulu telah menyampaikan surat resmi secara berjenjang — ke Pemerintah Desa, Kecamatan XIV Koto, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Namun hasilnya:

Tidak ada tanggapan tertulis maupun lisan

Tidak ada kunjungan langsung ke lokasi

Tidak ada rapat koordinasi dengan warga

Pemerintah Kecamatan belum berinisiatif menjembatani aspirasi

“Kami tidak meminta belas kasih. Kami menuntut keadilan pembangunan yang menjadi hak setiap warga negara. Warga Lubuk Sanai juga warga Mukomuko  kami juga membayar pajak, juga berkontribusi untuk daerah ini,” tegas perwakilan warga.

Ketua Umum Nasional PPWI: Ini Masalah Keadilan Konstitusional

Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.S.I., Ketua Umum Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jakarta, mengecam keras sikap pemerintah daerah:

“Pembangunan yang merata adalah amanah konstitusional yang tidak boleh ditawar-tawar. Jika alokasi dana besar telah diterima, maka wajib hukumnya dipertanggungjawabkan secara transparan dan merata bukan hanya di titik-titik yang terlihat secara fisik semata.”

“Mengabaikan aspirasi yang disampaikan secara tertib sama artinya dengan menelantarkan hak konstitusional warga. Saya meminta Pemerintah Daerah Mukomuko segera membuka ruang dialog, turun ke lapangan, dan memberikan kepastian waktu perbaikan.”

“Pemerintahan yang baik adalah yang hadir di mana pun rakyat berada bukan hanya di tempat yang mudah terlihat oleh mata.”

Pertanyaan yang Layak Dijawab Publik

Ke mana prioritas penggunaan dana Rp45 miliar dialokasikan?

Mengapa belum ada pejabat yang turun meninjau lokasi Jalan Pondok Lama?

Di mana kehadiran para wakil rakyat ketika konstituennya membutuhkan perhatian?

Apakah aksesibilitas warga di pelosok desa bukan prioritas pembangunan daerah?

“Jangan sampai dana besar hanya menyisakan luka di hati warga yang terabaikan. Membangun jalan adalah fisiknya, tetapi mendengar rakyat adalah jiwanya. Jangan biarkan keduanya rusak bersamaan.”

Catatan Redaksi

Pemberitaan ini disusun berdasarkan laporan langsung di lapangan dan pernyataan resmi dari PPWI Nasional. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi resmi. Akuntabilitas dan transparansi anggaran adalah hak publik yang harus dijawab secara terbuka.

Sumber: Awak Media di Lapangan & Pernyataan Resmi Ketua Umum Nasional PPWI Jakarta
Dilaporkan Oleh: Tim Redaksi PPWI Bengkulu

(Redaksi Kriminalnusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *