HukumKabupaten MamasaNasionalSulawesi Barat

“Keadilan Tak Bisa Ditawar!”  Alex Bantah Permintaan Uang Rp5 Juta, LSM PERKARA Tetap Mendesak Kejagung RI Turun Memeriksa

34
×

“Keadilan Tak Bisa Ditawar!”  Alex Bantah Permintaan Uang Rp5 Juta, LSM PERKARA Tetap Mendesak Kejagung RI Turun Memeriksa

Sebarkan artikel ini

KriminalNusantara.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Situasi di Kabupaten Mamasa semakin memanas. Informasi yang diterima langsung dari masyarakat pada 31 Oktober 2026 mengungkapkan hal yang sangat memprihatinkan: banyak Kepala Desa yang dipanggil ke Kejaksaan Negeri Mamasa ternyata diduga bukan untuk diproses hukum atas laporan yang masuk, melainkan justru diduga diminta membayar uang sebesar Rp5 juta agar kasus terhadap mereka tidak diproses lebih lanjut. Bahkan salah satu Kepala Desa diduga telah menyerahkan uang tersebut di Kejaksaan Negeri Mamasa.

Warga menyampaikan dengan nada kecewa yang mendalam:

“Itu kan laporan kami yang masuk di Kejaksaan Mamasa. Kenapa orang lain yang kami laporkan, justru mereka yang diduga bisa ‘menggergaji’ laporan itu dengan uang Rp5 juta? Laporan diduga sudah dianggap selesai begitu uang diserahkan. Di mana keadilan untuk kami yang berani bersuara?”

Pertanyaan sederhana namun berat ini kini menggema di seluruh penjuru Mamasa. Masyarakat merasa seolah keberanian mereka menyampaikan kebenaran justru diabaikan, sementara pihak yang dilaporkan diduga bisa dengan mudah menuntaskan masalah melalui jalan yang diduga bukan prosedur hukum yang berlaku.

Konfirmasi Redaksi: Kasi Intel Alex Bantah Ada Pungutan Uang

Awak media telah melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mamasa, Alex, pada hari Minggu, 1 November 2026 sekitar pukul 13.08 WIB, terkait dugaan permintaan uang Rp5 juta kepada Kepala Desa. Berikut tanggapan resmi yang disampaikan:

“Tidak ada kami meminta uang kepada Kepala Desa. Kalau ada yang meminta, tolong pihak yang diminta melapor ke kami. Laporan LSM PERKARA sebagian sudah selesai diperiksa, dan sudah mulai dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Sedangkan yang lain tetap kami periksa secara bertahap.”

Sebelumnya, Kasi Intel juga menyebutkan: “Masih terus berproses. Kan ditambahi lagi. Masih kami proses desa-desa. Yang kedua belum kelar. Yang ketiga dan keempat masih di-pending.”

Jawaban ini memunculkan catatan penting. Di satu pihak ada penyangkalan resmi, namun di pihak lain masyarakat masih menantikan kejelasan waktu penyelesaian dan transparansi hasil pemeriksaan. Masyarakat berharap jika memang ada pihak yang terbukti melakukan pungutan, segera dilaporkan dan diproses secara hukum. Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak benar, masyarakat meminta penjelasan yang meyakinkan agar kepercayaan terhadap penegak hukum di Mamasa dapat dipulihkan.

Informasi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sebanyak 25 laporan dugaan penyimpangan yang diserahkan LSM PERKARA pada periode Juli–September 2026 tidak menunjukkan kemajuan yang memuaskan, sehingga sebagian dinyatakan dicabut pada 31 Oktober 2026. LSM PERKARA menyatakan tidak ingin laporan-laporan rakyat dijadikan sarana yang merugikan kepercayaan publik.

Kini, LSM PERKARA secara resmi mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan independen guna mengklarifikasi fakta di lapangan.

LSM PERKARA: Penyangkalan Belum Cukup, Kejagung RI Harus Turun Langsung Verifikasi Fakta

Ketua DPD LSM PERKARA Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, menyampaikan tanggapan atas penyangkalan tersebut:

“Kami mencatat dan menghargai penjelasan dari Kasi Intel Alex. Namun masyarakat tetap berhak tahu secara transparan: laporan mana saja yang sudah selesai dan hasilnya bagaimana? Yang ‘di-pending’ atas dasar hukum apa dan sampai kapan? Informasi dugaan pungutan Rp5 juta ini sangat serius. Jika ada yang menyalahgunakan nama instansi, harus dibongkar siapa pelakunya. Jika tidak benar, buktikan dengan proses yang terbuka. Kejagung RI perlu turun tangan agar publik tahu mana yang benar dan mana yang tidak.”

Hal yang Perlu Dijelaskan Secara Terbuka:

25 laporan masyarakat sebagian disebut sudah selesai diperiksa oleh Inspektorat, namun hasilnya belum disampaikan secara terbuka kepada publik

Dugaan pungutan Rp5 juta  Kasi Intel membantah dan meminta yang merasa diminta uang untuk melapor, namun belum ada laporan resmi yang dipublikasikan terkait hal ini

Laporan yang masih di-pending masyarakat menanyakan dasar hukum dan batas waktu penyelesaiannya

Pemeriksaan bertahap  publik berhak tahu prioritas, jadwal, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap laporan

Lima Harapan Masyarakat Kepada Kejagung RI:

Segera kirim tim independen ke Mamasa verifikasi langsung kebenaran informasi yang beredar, jangan hanya menugaskan instansi terkait

Verifikasi kepada para Kepala Desa secara rahasia dan aman tanyakan apakah ada yang diminta uang atau merasa tertekan

Minta laporan hasil pemeriksaan Inspektorat umumkan secara terbuka agar rakyat tahu hasilnya

Buka kembali laporan yang sudah dicabut jika ada indikasi belum selesai periksa ulang secara transparan

Umumkan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik  baik jika dugaan terbukti maupun jika tidak berdasar, rakyat berhak tahu kebenarannya

“Keadilan tidak boleh diperjualbelikan, tapi juga tidak boleh ditutup-tutupi. Sampaikan fakta yang jelas. Kejagung RI, bantu Mamasa mendapatkan kejelasan yang sesungguhnya.” Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM PERKARA Sulawesi Barat

Catatan Redaksi

Seluruh informasi dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan masyarakat per tanggal 31 Oktober 2026, serta tanggapan tertulis dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mamasa melalui pesan WhatsApp pada 1 November 2026. Dugaan pungutan uang belum terbukti secara sah di pengadilan, sementara pihak instansi telah menyangkal dan meminta pihak yang merasa diminta uang untuk melapor. Redaksi belum dapat memverifikasi kebenaran dugaan tersebut secara independen. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang. Pemeriksaan yang transparan dan independen adalah kebutuhan mendesak masyarakat Mamasa saat ini.

(Tim Redaksi KriminalNusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *