Kriminalnusantara.com | Parepare, Sulawesi Selatan — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di UPTD SD Negeri 58 Parepare dengan anggaran mencapai Rp 1.293.438.483 (hampir Rp 1,3 miliar) dari APBN Tahun Anggaran 2026 justru memunculkan berbagai pertanyaan serius dari masyarakat. Proyek yang seharusnya meningkatkan fasilitas pendidikan ini justru diduga dikerjakan dengan metode yang dipertanyakan kualitasnya, sementara material bekas pembongkaran yang merupakan aset negara dikabarkan hilang tanpa kejelasan.
Anggaran Rp 1,3 Miliar, Pekerjaan Dipertanyakan Tanpa Molen, Tenaga Lokal Diabaikan
Program ini bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar, dengan pelaksana P2SP dan jadwal pengerjaan 150 hari kalender (Agustus–Desember 2026). Namun informasi yang diterima awak media dari warga setempat mengungkapkan keprihatinan:
“Kepala sekolah tidak memberdayakan tenaga lokal, pekerjanya justru orang luar,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Tinjauan Lapangan: Semen Dicampur Manual, Plester Dinding Hanya “Ditempel”
Tim redaksi Kriminalnusantara.com mendatangi lokasi sekolah pada Kamis, 5 November 2026 sekitar pukul 10.30 WITA. Diterima oleh Sumardi, kepercayaan kepala sekolah, tim media mencatat sejumlah kejanggalan di lapangan:
Pencampuran semen dan pasir dilakukan secara manual tanpa menggunakan molen kualitas dan daya tahan bangunan sangat dipertanyakan
Plester dinding terlihat hanya ditempel tipis, bukan dikerjakan dengan standar teknis yang layak
Seng dan material bekas bongkaran tidak terlihat di lokasi tidak ada tanda-tanda penyimpanan yang tertib
Terindikasi pengurangan volume pekerjaan dibandingkan yang seharusnya direncanakan
Saat ditanya di mana panitia pembangunan dan kepala sekolah, Sumardi menjelaskan:
“Panitia pembangunan ada, Bu. Tapi tidak mau ke sini. Mereka tidak tahu apa-apa. Yang mengetahui semuanya adalah Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Anggaran,” ujar Sumardi.
Mobil kepala sekolah terlihat terparkir di depan kantor, namun beliau tidak berada di sekolah pada saat kunjungan media. Terkait keberadaan barang bekas pembongkaran seperti seng, Sumardi menegaskan:
“Saya tidak tahu apa-apa. Semua yang mengetahui dan mengelola anggaran serta aset adalah Kepala Sekolah.”
Seng Bongkaran Adalah Aset Negara Ini Aturannya
Pertanyaan tentang ke mana perginya material hasil pembongkaran bukan hal sepele, karena hal ini diatur secara ketat dalam undang-undang:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (11):
“Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.”
Artinya: Seng, bahan bangunan, dan semua material yang dibongkar dari gedung sekolah adalah ASET NEGARA, bukan milik siapapun untuk dibawa atau disembunyikan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 49:
“Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah harus didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis, dan hukum, serta dilampiri dengan Berita Acara Penghapusan.”
Artinya: Barang bekas bongkaran TIDAK BISA begitu saja hilang harus ada dokumen resmi yang menjelaskan keberadaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 86 ayat (1):
“Pemindahan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah wajib dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.”
Artinya: Tanpa Berita Acara, keberadaan seng bekas bongkaran yang hilang dapat dikategorikan sebagai kejanggalan serius.
Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
Menegaskan bahwa kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh atas inventarisasi, pendataan, dan keamanan aset sekolah.
Konfirmasi ke Kepala Sekolah: Sedang ke Makassar, Belum Jelaskan Rincian
Melalui pesan WhatsApp pada pukul 11.33 WITA hari yang sama, Kepala Sekolah Yato memberikan respons singkat:
“Iye maaf, slowres lagi berkendara ke Makassar. Pembongkaran kami terkoordinasi dengan Aset Daerah. Itu juga aset daerah, pihak Aset Daerah sudah melakukan pendataan. Datang miki saja ke sekolah, nanti kita bisa berbincang langsung. Maaf, saya mau ke masjid dulu. Besok saya masih di Makassar, ada ujian magister.”
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah belum menjabarkan:
Berapa ruang kelas yang akan direnovasi dan rinciannya
Di mana Berita Acara Serah Terima/Pendataan barang bekas bongkaran
Mengapa pencampuran semen dilakukan tanpa molen dan apakah ini sesuai spesifikasi teknis
Rincian penggunaan dana hampir Rp 1,3 miliar
Jika benar sudah terkoordinasi dengan Aset Daerah, maka berita acara pendataan barang bekas bongkaran adalah dokumen wajib yang dapat ditunjukkan kepada publik kapan saja.
Catatan Redaksi:
Redaksi Kriminalnusantara.com akan terus memantau perkembangan pembangunan ini. Ruang konfirmasi tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Dinas Aset Daerah Kota Parepare untuk memberikan penjelasan lengkap beserta dokumen pendukungnya.
Satu miliar rupiah adalah uang rakyat. Setiap lembar seng yang hilang, setiap sak semen yang dicampur asal-asalan publik berhak tahu, dan itu dilindungi hukum.
(Tim Redaksi Kriminalnusantara.com)















