Kabupaten MamasaNasionalSulawesi Barat

“Anggaran Hampir Rp5 Miliar, Jalan 1,25 Kilometer  Spesifikasi Dipertanyakan, Masyarakat Minta Audit Menyeluruh”

25
×

“Anggaran Hampir Rp5 Miliar, Jalan 1,25 Kilometer  Spesifikasi Dipertanyakan, Masyarakat Minta Audit Menyeluruh”

Sebarkan artikel ini

KriminalNusantara.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mamasa bernilai hampir Rp5 miliar justru menuai sorotan tajam dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tabone–Nosu–Pana dengan panjang hanya 1,25 kilometer diduga kuat tidak sesuai spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak.

Tim media bersama LSM PerkaRa turun langsung ke lokasi pada Kamis, 29 Oktober 2026, guna memverifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Temuan di lapangan memunculkan sejumlah kejanggalan serius yang memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait.

Temuan Lapangan yang Dipertanyakan

Berdasarkan pemeriksaan di lokasi, tim menemukan beberapa hal yang menyimpang dari standar teknis pembangunan jalan rabat beton:

Tidak Menggunakan Alas Plastik  Pada lapisan pertama pengecoran, tidak ditemukan alas plastik yang berfungsi mencegah hilangnya air semen ke tanah. Hal ini dapat menurunkan kualitas dan kekuatan beton secara signifikan.

Besi Polos Menggantikan Besi Ulir  Spesifikasi kontrak diduga mensyaratkan penggunaan besi ulir, namun di lapangan ditemukan mayoritas menggunakan besi polos ukuran 12 mm dan 25 mm. Hanya bagian sambungan (stek) yang menggunakan besi ulir.

Kekuatan Semen Diragukan Tanpa alas plastik, proses hidrasi semen terancam tidak berjalan sempurna, sehingga mutu dan daya tahan jalan dipertanyakan.

Efisiensi yang Janggal  Dengan anggaran Rp4.972.189.562 untuk panjang jalan hanya 1.250 meter, biaya per kilometer mencapai hampir Rp4 miliar. Masyarakat mempertanyakan apakah nilai ini sebanding dengan hasil yang terlihat di lapangan.

Dasar Hukum & Aturan Terkait

Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

Aturan Teknis

SNI dan Standar Perencanaan Jalan Rabat Beton: Besi ulir diwajibkan pada struktur jalan beton karena memiliki daya ikat yang jauh lebih kuat terhadap beton dibandingkan besi polos. Penggantian tanpa persetujuan tertulis merupakan pelanggaran kontrak.

Permen PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan: mensyaratkan kesesuaian material dengan spesifikasi teknis kontrak.

Aturan Hukum & Sanksi

– Pasal 170 jo. Pasal 168 UU No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memperkaya diri, atau merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 50 ayat (1)  Penggunaan anggaran harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan alokasi yang ditetapkan. Penyimpangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
Peringatan tertulis

Penggantian kerugian negara

Denda administratif maksimal 10% dari nilai kontrak

Pidana penjara maksimal 5 tahun

KUHP Pasal 382 tentang Penipuan dalam Pekerjaan Umum Penggantian material dengan kualitas di bawah standar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengapa Penggantian Besi Ulir ke Besi Polos Berdampak Hukum?

1. Daya Ikat yang Berbeda: Besi ulir memiliki permukaan berulir yang mencengkeram beton dengan kuat. Besi polos memiliki daya rekat jauh lebih lemah, sehingga struktur jalan mudah retak, bergeser, dan berumur pendek  membahayakan keselamatan pengguna jalan.

2. Selisih Harga: Besi ulir harganya lebih mahal daripada besi polos. Jika kontrak membayarkan harga besi ulir tetapi yang dipasang besi polos, selisih harganya berpotensi menjadi kerugian keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tanggapan Pihak Terkait

Dikonfirmasi pada Kamis, 29 Oktober 2026, sekitar pukul 13.00 WITA:

Vino  Perwakilan Pelaksana (CV. Bintang Mahalona Perkasa)

“Terkait pemakaian besi 12 biasa itu sudah sesuai dengan gambar. Kami belum merakit karena besi ulir belum semua datang. Sebagian dicor sebagai sampel. Tidak pakai alas plastik, itu sudah sesuai gambar. Pembesian sudah diukur, pengawas juga sudah cek. Sebelum pengecoran sudah diuji di laboratorium, ada kompensasinya.”

Hindayat  Konsultan Pengawas (CV. Indo Raya Konsultan)

“Besi 12 biasa itu sudah saya tolak. Saya menunggu besi ulir dikirim ke lokasi. Pekerjaan yang menggunakan besi polos belum saya terima dan masih saya tolak.”

Namun di lapangan, realitas menunjukkan ketidakkonsistenan pernyataan tersebut. Sebagian area sudah dicor menggunakan besi polos. Konsultan kemudian memberikan penjelasan yang berbeda, menyatakan pemasangan telah sesuai gambar teknis padahal sebelumnya menolak spesifikasi tersebut.

Desakan Masyarakat & LSM

Ketua LSM PerkaRa menyatakan:

“Anggaran hampir Rp5 miliar hanya untuk jalan sepanjang 1,25 km. Jika spesifikasi saja tidak diindahkan, di mana tanggung jawab kita terhadap uang rakyat? Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera meninjau ulang proyek ini. Penegak hukum  Kejaksaan dan Kepolisian  perlu turun langsung melakukan audit menyeluruh. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal kepercayaan publik dan pengelolaan uang negara yang transparan.”

Proyek ini bersumber dari pinjaman Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) PT SMI  artinya setiap rupiah yang digunakan adalah utang yang nantinya ditanggung oleh seluruh rakyat Sulawesi Barat.

Informasi Proyek

Nama Proyek Peningkatan Jalan Ruas Tabone–Nosu–Pana, Kab. Mamasa
Nilai Kontrak Rp4.972.189.562,-
Panjang Jalan ±1.250 meter
Pelaksana CV. Bintang Mahalona Perkasa
Pengawas CV. Indo Raya Konsultan
Sumber Dana Pinjaman LKBB PT SMI
Waktu Pelaksanaan 85 Hari Kalender

Catatan Redaksi: KriminalNusantara.com membuka ruang tanggapan dan penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pelaksana, maupun konsultan pengawas terkait isu ini. Setiap pihak berhak memberikan klarifikasi secara berimbang. Perkara ini masih dalam tahap pemantauan, belum ada penetapan tersangka, dan seluruh pihak berhak atas praduga tak bersalah.

(Tim Redaksi KriminalNusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *