Kriminalnusantara.com | Mamasa, Sulawesi Barat — Keterlambatan pengurusan klaim jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat kini disorot tajam dan diduga melanggar aturan hukum yang berlaku. Keluarga almarhum Rian Sinre, warga Desa Periangan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, telah menunggu hampir tiga bulan namun belum ada kejelasan sama sekali. Sikap pihak BPJS Ketenagakerjaan semakin dipertanyakan ketika awak media berusaha mencari kejelasan jawabannya singkat, tidak menjawab inti pertanyaan, dan justru menyuruh datang langsung ke kantor yang berjarak ratusan kilometer.
Tiga Bulan Menunggu Tanpa Jawaban, Keluarga Berduka Diabaikan
Almarhum Rian Sinre telah meninggal dunia, dan keluarga telah melengkapi berkas pengajuan klaim jaminan kematian ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hampir tiga bulan berlalu, tidak ada kabar, tidak ada pencairan, dan tidak ada penjelasan apa pun.
“Bayangkan perasaan keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarga tercinta. Mereka datang membawa duka, berharap hak yang sudah dipotong dari penghasilan almarhum selama bertahun-tahun bisa membantu meringankan beban. Tapi yang mereka temui adalah kebisuan. Tiga bulan tanpa kabar ini sungguh tidak manusiawi,” ungkap Ketua LSM KPK RI Sulawesi Barat dengan nada tegas.
Saat Dimintai Penjelasan, Jawabannya: “Datang Saja ke Kantor”
Pimpinan Redaksi Kriminalnusantara.com, Ayu Lestari Silo, berupaya mengonfirmasi langsung ke pihak terkait. Pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 09.10 WITA, melalui pesan WhatsApp, Ayu Lestari Silo menghubungi Dasrina dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mamuju untuk menanyakan kendala penundaan klaim tersebut.
Namun respons yang diterima justru terkesan menghindar:
Dasrina (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mamuju): “Langsung datang aja ke kantor cabang Mamuju atau Polewali.”
Kalimat singkat itu langsung mengakhiri komunikasi. Tidak ada penjelasan, tidak ada informasi terkait status klaim, tidak ada alasan penundaan hanya perintah untuk datang langsung ke kantor yang berjarak ratusan kilometer dari Mamasa.
“Ini sungguh memprihatinkan. Di era digital saat ini, informasi bisa disampaikan melalui pesan singkat. Mengapa warga yang sudah menunggu tiga bulan justru disuruh datang jauh-jauh ke Mamuju atau Polewali hanya untuk sekadar menanyakan kejelasan? Apakah ini pelayanan yang manusiawi? Apakah rakyat harus mengeluarkan biaya perjalanan hanya untuk menanyakan haknya sendiri?” tegas Ayu Lestari Silo.
⚖️ Dasar Hukum yang Diabaikan
Ketua LSM KPK RI Sulawesi Barat menegaskan bahwa keterlambatan ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 4 ayat (1): Penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan secara cepat, tepat, dan terjangkau.
UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 14 huruf a: Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan Pasal 36: Penyelesaian klaim harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 10 huruf b: Penyelenggara pelayanan publik dilarang menunda pelayanan tanpa alasan yang sah. Pasal 13 menyatakan bahwa waktu penyelesaian pelayanan harus ditetapkan secara jelas dan terukur.
UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 14 huruf d: Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Jadi aturannya jelas: maksimal 14 hari kerja. Bukan tiga bulan! Dan aturan juga mewajibkan pelayanan yang mudah diakses, bukan mempersulit dengan menyuruh warga menempuh perjalanan ratusan kilometer. Jika dalam aturan tertulis saja sudah diabaikan sedemikian rupa, lalu kepada siapa lagi rakyat harus mengadu? Ini bukan sekadar keterlambatan — ini pelanggaran hukum yang nyata,” tegasnya.
Desakan Tegas: Gubernur Sulbar Harus Bertindak, Copot Petugas yang Lalai
Ketua LSM KPK RI Sulawesi Barat menyatakan bahwa kelambanan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti lemahnya pengawasan dan sikap yang tidak menghargai hak peserta.
“Menyuruh warga datang langsung ke Mamuju atau Polewali seolah-olah kami tidak penting. Padahal iuran dipotong dari gaji setiap bulan tepat waktu. Mengapa saat saat kami menuntut hak, justru dipersulit? Jarak Mamasa ke Mamuju ratusan kilometer siapa yang menanggung biayanya? Ini bukan cara lembaga publik memperlakukan rakyat yang membayarnya.”
“Kami meminta dengan sangat tegas kepada Gubernur Sulawesi Barat: lakukan evaluasi menyeluruh dan copot petugas yang terbukti lalai dan tidak responsif dalam menangani kasus ini. BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga yang boleh bersikap angkuh. Ini lembaga amanah yang mengelola uang rakyat. Jika aturan 14 hari diabaikan menjadi 3 bulan, dan saat ditanya justru disuruh datang ke kantor maka ada yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.”
Ruang Konfirmasi Tetap Terbuka, Jawaban Publik Masih Ditunggu
Redaksi Kriminalnusantara.com tetap membuka ruang penjelasan resmi bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Barat. Jawaban singkat “datang ke kantor” bukanlah penjelasan. Publik berhak tahu:
Apakah berkas klaim almarhum Rian Sinre sudah lengkap?
Mengapa melebihi batas 14 hari kerja hingga 3 bulan?
Kapan pencairan dilakukan tanggal pasti?
Mengapa informasi tidak bisa disampaikan secara sederhana dan cepat?
Sementara itu, LSM KPK RI Sulawesi Barat menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mendampingi keluarga almarhum Rian Sinre hingga haknya terpenuhi.
“Keadilan tidak boleh menunggu berbulan-bulan, dan tidak boleh harus ditempuh dengan perjalanan jauh hanya untuk sekadar bertanya. UU sudah memberi batas waktu yang jelas 14 hari. Jika itu tidak dipatuhi, maka lembaga tersebut harus dipertanyakan keberadaannya. Kami tidak akan diam saja melihat hak rakyat diinjak-injak,” pungkasnya.
(Redaksi Kriminalnusantara.com)













