Kriminalnusantara.com | Kota Parepare, Sulawesi Selatan — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp4.324.242.000,- semestinya membawa harapan besar bagi masyarakat pesisir. Namun peninjauan langsung awak media Kriminalnusantara.com pada Rabu, 11 November 2026 sekitar pukul 10.20 WITA dan dipantau kembali pada Sabtu, 14 November 2026, justru memunculkan serangkaian temuan mengkhawatirkan yang mempertanyakan akuntabilitas dana rakyat.
Informasi Dasar Proyek
Uraian Keterangan
Nama Pekerjaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih TA 2026
Lokasi Lumpue, Kota Parepare
Nilai Kontrak Rp4.324.242.000,-
Penyedia CV. VIQRY SANJAYA PUTRA
Institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap
Masa Pelaksanaan 135 Hari Kalender
Sumber Dana APBN Tahun 2026
Konsultan Pengawas Tidak tercantum kosong
Temuan di Lapangan
Sebagian Menggunakan Batu Sungai, Kekuatan Strukturi Dipertanyakan
Awak media mendapati sebagian dinding penahan tanah dibangun menggunakan batu sungai. Penggunaan batu sungai tanpa dokumen spesifikasi teknis dan hasil uji kelayakan material menimbulkan kekhawatiran serius: apakah jenis dan kualitas batu tersebut memenuhi standar ketahanan bangunan penahan beban? Tanpa jaminan mutu material, risiko kerusakan dini dan bahaya bagi warga yang menempati kawasan ini sangat nyata.
Tembok Penahan Baru Sudah Retak
Tembok penahan tanah yang baru saja dibangun sudah terlihat retak memanjang. Jika sejak awal pembangunan sudah tampak keretakan yang jelas, bagaimana jaminan keamanan dan ketahanan bangunan ini dalam jangka panjang? Apakah bangunan ini aman bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang akan menggunakannya?
Pekerja Tanpa Helm dan Sepatu Keselamatan APD Tidak Digunakan
Di lokasi proyek, terlihat jelas para pekerja melakukan aktivitas tanpa perlengkapan keselamatan dasar. Tidak ada helm pelindung, tidak ada sepatu keselamatan. Padahal papan informasi proyek secara tegas tertulis: “UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA”. Kalimat tersebut seolah hanya menjadi hiasan papan, sementara di lapangan aturan keselamatan kerja diabaikan begitu saja.
Kualitas Campuran Pasir dan Semen Diragukan
Warga yang memantau proses pekerjaan menduga kuat perbandingan campuran pasir dan semen tidak memenuhi standar spesifikasi teknis. Pencampuran yang terlihat dilakukan secara manual di atas tanah menimbulkan kecurigaan: apakah takaran dan adukan konsisten sesuai standar yang disyaratkan dalam kontrak? Jika fondasi dan struktur tidak kuat sejak awal, kerusakan lebih besar di masa depan tinggal menunggu waktu.
Besi Berkarat Masih Digunakan
Awak media juga mendapati material besi yang sudah berkarat masih digunakan pada struktur bangunan vital. Pihak kontraktor beralasan besi tersebut masih layak digunakan, namun belum ada dokumen teknis maupun hasil uji kelayakan yang ditunjukkan kepada publik untuk membuktikan klaim tersebut.
H. Samsul Mengaku Media, Ricky Pengawas Menghindar dari Konfirmasi
Saat awak media tiba di lokasi dan meminta penjelasan kepada pengawas proyek, Ricky, pihak proyek hanya menyampaikan pesan singkat: “Tunggu sebentar.” Namun menunggu berubah menjadi menghindar pengawas proyek tersebut tidak kunjung muncul dan terindikasi sengaja tidak mau bertemu awak media.
Yang akhirnya menemui awak media adalah H. Samsul. Ia mengaku sebagai kontraktor proyek sekaligus perwakilan dari “Media Delik”. Pengakuannya justru memperlebar daftar kejanggalan:
“Saya H. Samsul, kontraktor sekaligus dari Media Delik, dan pengawas saya Ricky juga berasal dari kalangan media,” ujar H. Samsul secara terbuka.
Terhadap temuan di lapangan, ia memberikan sejumlah penjelasan yang belum dapat diverifikasi kebenarannya:
“Batu yang dipakai sudah sesuai, tembok retak itu biasa terjadi. Masyarakat di sini memang begitu, sudah saya ingatkan pakai APD tapi mereka bilang panas dan tidak mau pakai. Peralatan K3 sebenarnya ada semua. Kami menggunakan molen untuk pencampuran, dan spesifikasi material sudah sesuai standar,” ucapnya.
Namun fakta di lapangan bercerita lain batu sungai digunakan tanpa bukti uji mutu, tembok baru retak, pekerja tanpa perlindungan keselamatan, dan pengawas yang seharusnya menjamin kualitas justru bersembunyi dari konfirmasi.
Media Dilarang Menjadi Pelaksana Maupun Pengawas Proyek Publik!
Fakta bahwa kontraktor dan pengawas sama-sama mengaku berasal dari lingkungan media yang sama memicu kekhawatiran mendalam bukan sekadar kejanggalan, melainkan potensi pelanggaran prinsip dasar:
Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik: Wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap atau keuntungan lain yang dapat memengaruhi independensinya.
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Pers Pasal 5 ayat (2): Pers nasional bersifat independen, tidak berpihak, dan berfungsi sebagai lembaga pengawas serta pembentuk opini publik. Pers dilarang merangkap kepentingan yang menimbulkan konflik kepentingan.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 23: Penyedia jasa dan pengawas harus independen satu sama lain. Dilarang penyedia jasa sekaligus bertindak sebagai pengawas dalam satu proyek yang sama.
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3: Setiap pengusaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Pengabaian APD adalah pelanggaran aturan yang nyata.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4: Badan publik wajib menjamin keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran negara.
Pertanyaan Terbuka untuk Dijawab Secara Resmi
Batu sungai dipakai, tembok retak, APD diabaikan, campuran diragukan pengawasnya menghindar, dan kontraktor mengaku media. Di mana pengawasan independen yang sesungguhnya untuk uang rakyat senilai Rp4,3 miliar ini?
Apakah batu sungai yang digunakan telah melalui uji kelayakan teknis dan memenuhi spesifikasi material struktur penahan tanah? Harap tunjukkan dokumen hasil pengujiannya kepada publik.
Mengapa tembok penahan yang baru dibangun sudah retak? Apakah ada jaminan mutu dan garansi pekerjaan? Harap tunjukkan dokumen teknisnya kepada publik.
Mengapa pekerja dibiarkan bekerja tanpa helm dan sepatu keselamatan? Di mana pelaksanaan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tertulis di papan proyek?
Apakah campuran pasir dan semen dilakukan sesuai takaran spesifikasi teknis? Harap ditunjukkan laporan pengujian material dan perbandingan campuran yang sah.
Mengapa konsultan pengawas tidak tercantum namanya di papan informasi proyek? Apakah Ricky secara resmi ditunjuk sebagai pengawas oleh instansi terkait atau hanya diangkat sepihak oleh H. Samsul?
Mengapa Ricky selaku pengawas proyek menghindari konfirmasi awak media? Apakah ada hal yang tidak ingin diketahui publik?
Apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengetahui bahwa pelaksana dan pengawas proyek ini sama-sama mengaku berasal dari lingkungan media yang sama? Apakah persyaratan kemandirian pengawas telah dipenuhi sesuai ketentuan lelang?
“Aturan ada, undang-undang ada, papan peringatan pun terpasang namun di lapangan semuanya seolah diabaikan. Uang rakyat Rp4,3 miliar bukan jumlah kecil. Material harus teruji, kualitas bangunan harus terjamin, keselamatan kerja wajib dijalankan, dan pengawasan harus independen bukan berada di tangan pihak yang diawasinya sendiri. Kami menantang Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada masyarakat,” tegas pimpinan redaksi Kriminalnusantara.com.
(Rustan / Redaksi Kriminalnusantara.com)













