Kabupaten MamujuNasionalSulawesi Barat

“Fokus Ubah Nama atau Perbaiki Layanan? IPMAPUS Mamasa Sorot Proses Gelap Pergantian Nama RSUD Sulbar, Minta Pemprov Transparan!”

82
×

“Fokus Ubah Nama atau Perbaiki Layanan? IPMAPUS Mamasa Sorot Proses Gelap Pergantian Nama RSUD Sulbar, Minta Pemprov Transparan!”

Sebarkan artikel ini

Kriminalnusantara.com | Mamuju, Sulawesi Barat — Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mengubah nama RSUD Provinsi Sulawesi Barat menjadi RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah terus menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamasa angkat suara, meminta pemerintah membuka secara terbuka seluruh dasar hukum dan pertimbangan di balik pergantian nama yang dinilai belum cukup melibatkan partisipasi publik.

Bukan Menolak Penghormatan, Tapi Menuntut Prosedur yang Benar

Koordinator Pelaksana Tugas IPMAPUS Cabang Mamasa, Zul Bakri Ismail, menegaskan bahwa pada prinsipnya penghormatan terhadap tokoh daerah adalah hal yang patut dan terpuji. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melewati prosedur yang berlaku dan mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.

“Kami tidak mempersoalkan penghormatan terhadap tokoh daerah. Namun, setiap kebijakan pemerintah harus transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Perubahan nama lembaga publik bukan urusan sepele yang bisa diputuskan sepihak tanpa penjelasan yang memadai,” tegas Zul Bakri.

Dasar Hukum Dipertanyakan, Pemprov Diminta Jelaskan Secara Terbuka

Zul Bakri menyoroti bahwa perubahan nama rumah sakit milik pemerintah daerah memang merupakan kewenangan pemerintah, namun harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perubahan nama tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial yang tampak megah di atas kertas, tetapi kosong di aturan pelaksanaannya. Harus ada kepastian hukum dan penyesuaian administrasi yang menyeluruh mulai dari perizinan, registrasi rumah sakit, hingga seluruh identitas kelembagaan. Semua ini membutuhkan proses yang panjang, bukan sekadar keputusan instan,” ujarnya.

Beberapa peraturan yang menurutnya perlu menjadi pedoman dalam proses ini antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Kami menduga kuat dokumen-dokumen pendukung dan kajian mendalam belum dibagikan secara terbuka kepada publik. Gubernur Sulawesi Barat harus berani membuka dokumen tersebut dan menjelaskan proses penetapannya secara rinci. Masyarakat berhak tahu atas dasar apa nama tersebut dipilih dan ditetapkan,” tuntutnya.

Pertanyaan Tajam: Ubah Papan Nama, Lupakan Pelayanan?

Poin paling mendasar yang disorot IPMAPUS Mamasa adalah prioritas yang menurutnya terbalik.

“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk memikirkan pergantian nama dan upacara peresmiannya, sementara persoalan yang sesungguhnya dirasakan rakyat justru terabaikan. Kualitas pelayanan kesehatan, kelengkapan fasilitas, kesejahteraan tenaga medis, dan akses masyarakat yang terhambat itulah yang harus menjadi prioritas utama saat ini.”

“Apa gunanya nama yang megah jika di dalamnya rakyat masih kesulitan mendapatkan pengobatan yang layak? Nama baru tidak akan menyembuhkan pasien jika pelayanannya belum membaik. Mari kita fokus pada yang urgen, bukan yang seremonial,” tegas Zul Bakri dengan nada tegas.

Penegasan Sikap: Transparansi adalah Kunci

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat: buka ruang dialog, jelaskan dasar hukumnya, dan dengarkan aspirasi masyarakat sebelum kebijakan ini dipaksakan sepenuhnya. Rakyat Sulawesi Barat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan proses pemerintahan yang terbuka, bukan sekadar perubahan nama yang belum jelas manfaatnya,” tutup Zul Bakri.

Redaksi telah membuka ruang tanggapan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.

Narasumber:
Zul Bakri Ismail — Koordinator Pelaksana Tugas IPMAPUS Cabang Mamasa

(Redaksi Kriminalnusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *