Kriminalnusantara.com |Pasaman Barat, Sumatera Barat — Upaya penelusuran jurnalistik terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berujung pada dugaan penawaran uang sebesar Rp1.000.000 kepada seorang wartawan. Insiden ini semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada hal yang sengaja ingin ditutup-tutupi di lokasi tersebut.
Saat Meliput, Wartawan Diduga Ditawari Uang Satu Juta Rupiah
Seorang wartawan berinisial B.M. mengaku dihubungi oleh seseorang berinisial A.F. saat sedang mengumpulkan data terkait kegiatan pertambangan di kawasan Lingkung Aua. Dalam percakapan yang terekam, A.F. diduga menawarkan uang sebesar Rp1.000.000 kepada wartawan tersebut. A.F. juga menyebutkan bahwa lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan adalah milik kakaknya, dan dirinya tidak membekingi aktivitas PETI tersebut.
Bukti percakapan terekam rencananya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
Catatan Penting: Seluruh dugaan yang terungkap masih memerlukan pembuktian dan verifikasi menyeluruh oleh pihak yang berwenang. Asas praduga tak bersalah berlaku bagi setiap pihak yang namanya disebut sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Lokasi Pernah Sengketa Lahan, Gugatan Ditolak Pengadilan
Sebelum menjadi lokasi aktivitas pertambangan, kawasan tersebut pernah menjadi objek sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Gugatan yang diajukan oleh Beni Eka Putra diputus dengan amar Niet Ontvankelijke Verklaard, gugatan tidak dapat diterima. Namun keberadaan sengketa ini menambah daftar pertanyaan publik mengenai status kepemilikan dan penguasaan lahan yang kini dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Transparan
Apakah penawaran uang ini berkaitan langsung dengan penelusuran informasi terkait PETI?
Apakah kegiatan pertambangan yang berlangsung telah memiliki izin resmi sesuai peraturan?
Bagaimana status hukum lahan setelah putusan pengadilan?
Siapa pihak yang sebenarnya berkuasa dan berkepentingan di lokasi tersebut?
Publik Desak Polda Sumbar Turun Tangan
Masyarakat secara resmi meminta Polda Sumbar segera membuka penyelidikan menyeluruh yang mencakup legalitas izin pertambangan, status lahan, dampak lingkungan, dugaan fasilitasi pihak tertentu, serta klarifikasi dugaan penawaran uang tersebut.
“Penegakan hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kepentingan di lokasi tersebut. Polda Sumbar, masyarakat sedang menunggu langkah nyata.”
Catatan Redaksi
Seluruh informasi dalam pemberitaan ini bersumber dari data awal dan belum merupakan kesimpulan akhir. Hak jawab dan pembelaan terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
(Laporan: HD Tim Liputan Kriminalnusantara.com)













