Kriminalnusantara.com.| Mamasa, Sulawesi Barat – Harapan guru-guru di Kabupaten Mamasa menerima hak kesejahteraannya harus kembali tertunda. Beberapa guru menyampaikan kekecewaan karena tunjangan sertifikasi serta Dana Khusus Daerah Terpencil (Dacil) belum kunjung cair, padahal sebelumnya telah disampaikan akan dibayarkan secara rutin setiap bulan.
GURU KECEWA: JULI SAMPAI SEPTEMBER BELUM TERBAYAR
Seorang guru yang tidak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawati Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 18.21 WIB, menyampaikan kekhawatirannya:
“Beberapa pekan lalu, kami mendapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa sertifikasi guru akan dibayarkan per bulan. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada yang cair. Ada di antara kami yang belum menerima pembayaran sejak bulan Juli hingga September. Begitu juga dengan Dacil (Dana Terpencil) yang belum jelas kapan akan diterima. Kami berharap ini segera diselesaikan karena ini adalah hak kami yang sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab.”
DINAS PENDIDIKAN: TERHAMBAT PEMUTAKHIRAN DATA, TETAP AKAN DIBAYARKAN
Menanggapi hal tersebut, Sahrini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa saat dikonfirmasi pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 21.12 WIB, menjelaskan:
“Memang betul, banyak yang mengalami hal serupa. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah proses pemutakhiran data yang agak lambat, salah satunya karena pengaruh pendataan siswa baru, sehingga SKTP (Surat Keterangan Tunjangan Profesi) pun ikut terlambat terbit. Namun yang perlu dipahami, tunjangan tersebut tetap akan dibayarkan segera setelah SK-nya terbit. Saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian terkait penyalurannya,” pungkas Sahrini.
AKTIVIS: TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN JANJI HARUS DIJAGA
Sementara itu, Anis, aktivis dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, saat dihubungi pada Sabtu, 10 Oktober 2026, pukul 20.45 WIB, menyampaikan:
“Guru adalah pilar utama pendidikan. Kesejahteraan mereka adalah investasi masa depan anak-anak kita. Jika ada kendala teknis, masyarakat berhak tahu alasannya dan kapan solusinya. Janji yang disampaikan harus dipertahankan. Jika ada keterlambatan, jelaskan secara terbuka dan pastikan hak-hak guru tetap terbayar sepenuhnya tanpa pengurangan apa pun. Transparansi bukan permintaan, itu hak publik.”
CATATAN REDAKSI
Berita ini akan terus dipantau perkembangannya. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait. Sesuai kode etik jurnalistik, semua pihak berhak memberikan tanggapan. Jika ada perubahan informasi atau penjelasan lebih lanjut, akan kami muat secara menyeluruh dan berimbang.
Redaksi
Mamasa, Sulawesi Barat, 10 Oktober 2026
