Kriminalnusantara.com | Banyumas, Jawa Tengah — Sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan kini mencoreng dunia pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyumas. Seorang pasien gagal ginjal yang sangat membutuhkan tindakan hemodialisis rutin dilaporkan meninggal dunia setelah diduga ditolak pelayanannya oleh manajemen RS Hermina Banyumas dengan alasan administratif dan ketersediaan fasilitas.
Nyawa di Ujung Tanduk, Justru Dipulangkan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pasien dalam kondisi darurat dan membutuhkan cuci darah segera justru mendapatkan penolakan dari pihak rumah sakit. Padahal bagi penderita gagal ginjal kronis, penundaan prosedur ini dapat berakibat fatal. Penolakan tersebut kini diduga kuat menjadi penyebab meninggalnya pasien tersebut.
Ananto Widagdo, S.H., S.Pd.: Ini Bukan Kelalaian Biasa
Kuasa hukum keluarga sekaligus pegiat anti-korupsi, Ananto Widagdo, S.H., S.Pd., menyampaikan kecaman keras atas peristiwa ini:
“Kesehatan dan nyawa manusia seharusnya senantiasa diletakkan di atas kepentingan administratif maupun komersial. Ketika rumah sakit lebih mengedepankan prosedur kaku di saat nyawa seseorang di ujung tanduk, maka institusi tersebut telah kehilangan esensi kemanusiaannya. Ini bukan sekadar kelalaian ini pelanggaran hak konstitusional warga negara.”
Dinkes Banyumas Dinilai Lemah dan Abai
Kritik tajam juga ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sebagai lembaga yang diberi amanah mengawasi fasilitas kesehatan di daerah, Dinkes Banyumas dinilai lemah dalam pengawasan dan abai terhadap Standar Operasional Prosedur pelayanan darurat. Lemahnya pengawasan ini dituding menjadi salah satu faktor yang membiarkan praktik berbahaya bagi keselamatan pasien terjadi tanpa pengendalian.
Tuntutan Tegas: Investigasi, Sanksi Berat, dan Evaluasi Total
Pihak keluarga, kuasa hukum, dan elemen masyarakat secara resmi menuntut:
Investasi Menyeluruh dan Independen Kemenkes, Dinkes Provinsi Jateng, dan APH segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan tanpa pandang bulu
Sanksi Tegas hingga Pencabutan Izin Jika terbukti melanggar UU Kesehatan dan kode etik, RS Hermina Banyumas dikenai sanksi administratif berat hingga pencabutan izin operasional
Evaluasi Total Dinkes Banyumas Kinerja pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Dinkes Banyumas dievaluasi secara menyeluruh
Jaminan Keadilan dan Pemulihan Nama Baik Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan utuh dan pemulihan nama baik
Catatan Redaksi: Pihak redaksi telah membuka ruang tanggapan yang setara bagi manajemen RS Hermina Banyumas maupun Dinkes Banyumas untuk memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini. Semua informasi dalam pemberitaan ini bersumber dari data awal yang dihimpun dan belum merupakan kesimpulan akhir. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan demi prosedur yang tidak memanusiakan. Masyarakat sedang menunggu langkah nyata pihak berwenang.
(Laporan: Tim/ Redaksi Kriminalnusantara.com)






