Kriminalnusantara.com | Mamasa — Seorang warga yang bukan pelapor justru dipanggil, ditekan, dan dipaksa membuka ponsel pribadinya di Kejaksaan Negeri Mamasa. Perlakuan ini dialami langsung oleh Ketua DPD LSM PERKARA Provinsi Sulawesi Barat, Ayu Lestari Silo, sehingga ia mengajukan laporan resmi dugaan pelanggaran kode etik penyidik kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 31 Oktober 2026.
Isi Laporan Resmi yang Dikirim ke Kejagung RI
Berdasarkan dokumen resmi bernomor 093/LSM-PERKARA/DPD SULBAR/X/2026, tertanggal Mamasa, 31 Oktober 2026, LSM PERKARA melaporkan evaluasi kinerja serta dugaan pelanggaran kode etik penyidik di lingkungan Kejaksaan Negeri Mamasa. Laporan ini ditujukan langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, dengan tembusan ke KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM RI, Kejati Sulbar, dan Inspektorat Daerah Sulawesi Barat.
Fakta yang Terungkap dalam Laporan:
25 Laporan Masyarakat Tidak Ditindaklanjuti
Sebanyak 25 laporan dugaan penyimpangan Dana Desa yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Mamasa tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Pelapor merasa dirugikan karena laporan dinilai tidak ditindaklanjuti dengan serius.
Kasus BPK Rp1,2 Miliar Mangkrak Hampir 3 Tahun
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilu KPU Mamasa Tahun Anggaran 2024 dengan temuan BPK senilai Rp1,2 miliar telah berjalan hampir 3 tahun tanpa kejelasan status penyelesaiannya.
Dua Temuan Penting Juga Terhenti
Dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2020
Temuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas PU Kabupaten Mamasa
Bukan Pelapor, Ponsel Tetap Diminta
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Ayu Lestari Silo dipanggil ke Kejaksaan Negeri Mamasa. Padahal ia bukan pelapor dalam kasus tersebut dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan dugaan korupsi dana hibah Pemilu KPU Mamasa. Tiga orang penyidik diduga memaksanya membuka isi ponsel pribadi tanpa surat perintah, tanpa Berita Acara Pemeriksaan, dan tanpa dasar hukum yang sah. Bahkan ibundanya juga diminta menyerahkan ponsel pribadinya.
Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar:
Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja
Pedoman Perilaku Jaksa poin 3 huruf c Pemanggilan saksi tanpa dasar hukum melanggar prinsip keadilan
Pedoman Perilaku Jaksa poin 4 huruf a Pemaksaan pemeriksaan ponsel pribadi tanpa surat perintah merupakan penyalahgunaan wewenang
Pasal 44 & 45 KUHAP serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Perlindungan hak atas informasi pribadi
Kesepakatan Bersama No. KEP-049/A/J.A/03/2012 Pasal 8 ayat (4) Duplikasi penyelidikan tanpa mekanisme pengalihan perkara dilarang
Apa yang Diminta LSM PERKARA kepada Kejagung RI?
1. Periksa dugaan pelanggaran kode etik Penyidik yang memeriksa ponsel pribadi tanpa dasar hukum harus dipertanggungjawabkan
2. Selesaikan 25 laporan masyarakat yang tertunda Masyarakat berhak mendapat jawaban tertulis
3. Jelaskan status kasus BPK Rp1,2 miliar Hampir 3 tahun mangkrak, publik berhak tahu posisinya
4. Hentikan praktik pemanggilan tanpa dasar hukum Warga bukan tersangka, harus dilindungi hukum
5. Audit menyeluruh kinerja Kejari Mamasa Pastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan
“Kejaksaan bukan milik kelompok tertentu. Jika bukan pelapor pun diperlakukan seperti tersangka, lalu siapa yang berani melapor? Hukum harus berdiri untuk rakyat, bukan sebaliknya.”Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM PERKARA Sulbar
Catatan Redaksi
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen resmi bernomor 093/LSM-PERKARA/DPD SULBAR/X/2026 tertanggal 31 Oktober 2026 yang diterima redaksi, lengkap dengan tembusan kepada lembaga-lembaga terkait. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan belum menjadi fakta yang terbukti secara sah di hadapan pengadilan. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan Negeri Mamasa maupun pihak-pihak yang disebutkan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang.
(Tim Redaksi)













