Kriminalnusantara.com | Mamasa — Kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Bumi Kondo Sapata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat justru memicu gelombang protes luas dari kalangan jurnalis daerah. Kebijakan pemberian akses peliputan yang dinilai diskriminatif dan tertutup kini mengarah pada pertanyaan mendasar soal siapa sesungguhnya yang memegang kendali informasi di pemerintahan daerah ini.
Ayu Lestari Silo: Oknum Wartawan yang Mengatur, Bukan Pemda!
Ayu Lestari Silo, salah satu Pimpinan Redaksi media yang juga ikut menyuarakan keberatan, menyampaikan kritik yang tajam.
“Masak yang mengatur daftar peliputan bukan Pemda, tapi oknum wartawan? Terkait liputan kunjungan Wapres ini, apakah Kadis Kominfo Mamasa tidak difungsikan? Harusnya bukan oknum wartawan yang menyusun nama-nama wartawan yang berhak meliput. Dinas itu dibentuk untuk melayani publik, bukan dikendalikan oleh pihak luar. Sekarang ada apa dengan Bupati Mamasa? Seakan-akan yang memegang kendali Kominfo Mamasa justru adalah oknum wartawan,” tegas Ayu Lestari Silo dengan nada yang mempertanyakan.
Pertanyaan ini muncul setelah terungkap bahwa daftar nama wartawan yang mendapat akses peliputan disusun oleh seorang wartawan lokal Mamasa berinisial R., bukan oleh pejabat berwenang di lingkungan Pemda Mamasa.
Kadis Kominfo: Bukan Saya yang Menyusun Daftarnya
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamasa, Ernesto Randa, angkat bicara melalui sambungan WhatsApp, Senin (2/11/2026). Ia membenarkan adanya kejanggalan dalam proses tersebut.
“Kalau soal itu Setwapres yang harus jelaskan. Semalam sempat saya dikirimkan daftar oleh Harun, Kabag Protokol. Saya juga marah karena yang terdaftar hanya 14 wartawan. Karena Harun meminta saya untuk mengurangi, saya langsung bilang: bukan mengurangi, tapi menambah. Dan kamu saja yang atur, kamu kan yang mengatur nama-nama itu,” ungkap Ernesto, sekaligus menampik bahwa dirinya yang menyusun daftar terbatas tersebut.
Andi Ansar & Agustinus Randika: Kami Tidak Minta Amplop, Hanya Dihargai Secara Profesional
Sementara itu, Andi Ansar, Pimpinan Redaksi media online, menegaskan keberatan sejauh mana perlakuan diskriminatif ini terjadi. Bersama Agustinus Randika, Kabiro salah satu media online, mereka menuding Pemda Mamasa bersikap pilih kasih.
“Kami tidak pernah menanyakan masalah amplop peliputan, tapi hargai etika yang kami miliki,” tegas Andi Ansar.
Agustinus Randika juga menyampaikan kekecewaannya yang mendalam:
“Sudah sangat jelas sekarang Pemda seolah-olah hanya mengakui 14 wartawan yang dianggap sah. Di mana kebebasan pers yang setara itu?”
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Publik
Berikut rangkaian fakta yang terungkap, publik berhak mengetahui:
Atas dasar kriteria apa 14 nama wartawan tersebut dipilih?
Mengapa daftar disusun oleh oknum wartawan, bukan oleh pejabat berwenang?
Apakah fungsi Kominfo Mamasa benar-benar berjalan sesuai tupoksinya?
Siapa yang memberikan mandat kepada pihak di luar instansi untuk menyusun daftar resmi peliputan pejabat negara?
Redaksi Kriminalnusantara.com telah berupaya menghubungi pihak Bagian Protokol Pemda Mamasa dan Bupati Mamasa untuk memberikan penjelasan berimbang, namun hingga berita diturunkan belum memperoleh tanggapan. Pintu tanggapan tetap terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak yang ingin menyampaikan pandangan.
(Redaksi Kriminalnusantara.com)
Catatan Redaksi: Seluruh informasi dalam pemberitaan ini didasarkan pada pernyataan langsung narasumber yang dikonfirmasi redaksi. Pihak yang disebut dalam berita berhak memberikan tanggapan berimbang.













