Kriminalnusantara.com |Parepare, Sulawesi Selatan — Anggaran revitalisasi satuan pendidikan di UPTD SD Negeri 80 Parepare senilai Rp951.354.003 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, bukannya membawa kelegaan, justru memicu gelombang tanda tanya besar dari masyarakat. Mulai dari kualitas pengerjaan yang diragukan, dugaan pelanggaran prosedur pengelolaan aset, hingga ketidakjelasan keberadaan Kepala Sekolah saat jam kerja kasus ini kian memanas karena dua pihak yang seharusnya saling bekerja sama justru saling bantah dan tuding satu sama lain. Dan yang paling mendesak diketahui publik: barang hasil bongkaran sekolah sudah dijual tapi ke mana perginya uangnya?
Kepala Sekolah Sering Tak Ada di Sekolah, Saat Ditemui Jawabannya Membingungkan
Pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.30 WITA, awak media mendatangi SDN 80 Parepare. Kepala Sekolah, Tito Kasim, tidak berada di tempat. Tim media kembali mendatangi lokasi pada Rabu, 18 November 2026, dan akhirnya bertemu Kepala Sekolah. Namun jawaban yang disampaikan justru semakin mempertegas dugaan warga.
“Saat itu saya ada di sekolah,” tegas Tito Kasim.
Awak media mempertanyakan kembali: dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 15.00 sore menunggu, Bapak tidak terlihat. Di mana Bapak berada saat itu? Apakah ada urusan dinas atau urusan keluarga? Kepala Sekolah menjawab singkat:
“Saya di atas.”
Ditanya lebih spesifik, “Di atas mana, Pak? Di atas langit ya?” Tito Kasim tidak mampu menjelaskan satu katapun. Tidak ada surat tugas, tidak ada keterangan ke mana ia pergi. Tak lama kemudian, Kepala Sekolah memanggil seorang oknum dari Kelurahan. Saat ditanya kapasitasnya apa, orang tersebut menjawab jujur:
“Saya hanya admin panitia dan tukang foto aja pak.”
Semen Diaduk Manual, Mutu Bangunan Dipertaruhkan di Atas Cangkul
Di lokasi proyek terlihat jelas: semen, pasir, dan kerikil diaduk secara manual menggunakan cangkul di atas tanah terbuka, tanpa mesin molen. Campuran terlihat tidak merata, takaran tidak konsisten. Padahal ini adalah bangunan tempat puluhan anak-anak kita akan belajar setiap hari.
SNI Konstruksi secara tegas menyatakan: pencampuran beton secara manual tidak dianjurkan untuk pekerjaan struktional karena menghasilkan mutu yang tidak dapat diprediksi dan secara signifikan menurunkan kekuatan bangunan. Jika terjadi gempa atau tekanan, risiko keruntuhan jauh lebih besar.
Barang Bongkaran Sudah Dijual Tanda Tanya Terbesar: Uangnya ke Mana?
Terkait barang-barang hasil pembongkaran sekolah seng, kusen, jendela, dan lainnya Kepala Sekolah Tito Kasim dengan tegas menyatakan:
“Saya tidak tahu apa-apa. Yang tahu bagian aset. Semua barang bagus dibawa ke kantor aset. Tidak ada berita acara, diambil begitu saja.”
Namun saat menemui Andi Abdillah, petugas Bagian Aset Kota Parepare, penjelasannya justru lebih mengkhawatirkan:
“Kami tidak punya biaya operasional untuk mengangkut barang ke kantor. Maka barang tersebut kami jual langsung kepada rekan-rekan kepala sekolah di sekolah itu,” ungkap Andi Abdillah.
Ini pertanyaan paling krusial yang harus dijawab secara terbuka:
Barang sudah dijual uang hasil penjualannya berapa rupiah dan disetorkan ke mana? Apakah masuk kas negara/APBD Kota Parepare? Atau justru masuk ke kantong pribadi pihak-pihak tertentu?
Karena tidak ada berita acara, tidak ada dokumen lelang, dan tidak ada bukti penyetoran, masyarakat berhak menduga: tanpa transparansi, uang hasil penjualan aset negara berpotensi raib tanpa jejak.
SALING BANTAH: Kepsek “Tidak Tahu” vs Bagian Aset “Itu Bohong!”
Untuk menelusuri kebenaran lebih lanjut, awak media menemui Andi Abdillah di ruang kerjanya pada Rabu, 18 Oktober 2026, pukul 13.30 WITA. Penjelasannya:
“Sebelum pembongkaran, baik Dinas Pendidikan maupun Bagian Aset sudah melakukan peninjauan. Kami sangat berhati-hati, takut jika tidak sesuai prosedur. Jadi apa yang disampaikan Kepala Sekolah bahwa dia tidak tahu apa-apa? Itu tidak benar. Kami punya etika, kami bukan pencuri yang mengambil barang tanpa sepengetahuan. Kepala Sekolah yang menyerahkan barang tersebut.”
Namun ketika diminta menunjukkan surat berita acara pengambilan barang, surat izin dari Walikota, dokumen lelang, maupun bukti penyetoran uang hasil penjualan, Andi Abdillah tidak dapat menunjukkan satupun dokumen tersebut.
Lebih jauh, Andi Abdillah juga mengakui adanya ketegangan:
“Sering ketidakselarasan pembicaraan dengan Pak Kasim. Kalau bicara sama dia saya juga pusing, entah apa yang dipikirkan kepsek yang satu ini.”
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada berita acara, surat persetujuan, dokumen lelang, maupun bukti penyetoran uang yang dapat ditunjukkan. Barang milik negara sudah dijual tapi ke mana uangnya?
Dasar Hukum yang Wajib Dijalankan
No Dasar Hukum Pokok Aturan
1 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Barang milik negara/daerah wajib dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap penerimaan uang negara wajib disetorkan seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah tanpa potongan apapun. Dilarang keras menyimpan uang negara di tempat pribadi.
2 PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Penjualan aset daerah wajib melalui mekanisme lelang terbuka. Hasil penjualan wajib disetorkan utuh ke Kas Daerah. Setiap pemindahtanganan harus ada berita acara yang ditandatangani pihak terkait.
3 Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penjualan barang bekas aset daerah wajib dengan penetapan harga oleh tim penilai, ada risalah lelang/berita acara penjualan, dan bukti penyetoran ke kas daerah yang sah.
4 Tanggung Jawab Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setiap pendapatan dari penjualan barang milik daerah merupakan pendapatan negara bukan pajak yang wajib disetor ke APBD pada hari yang sama atau paling lambat hari kerja berikutnya. Menahan, tidak menyetorkan, atau tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Keuangan Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi.
5 Pertanyaan Krusial yang Warga Minta Dijawab:
1. Berapa total uang hasil penjualan seng, kusen, dan barang bongkaran lainnya? Siapa pembelinya dan berapa harga yang dibayarkan?
2. Uang itu disetorkan ke mana? Apakah masuk ke rekening Kas Daerah APBD Kota Parepare dengan nomor bukti setoran yang jelas? Atau disimpan di rekening pribadi/kas pribadi kantor?
3. Mengapa tidak ada berita acara? Tanpa dokumen resmi, bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa tidak ada yang mengambil keuntungan pribadi dari penjualan aset negara ini?
4. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala Sekolah yang tidak tahu-menahu atau Bagian Aset yang menjual tanpa dokumen atau justru ada pihak lain yang mengambil manfaat di belakang layar?
5. Kapan uangnya disetorkan? Jika belum disetor, berapa lama uang hasil penjualan aset negara ini boleh ditahan di luar kas negara?
Catatan Redaksi Sesuai Kode Etik Jurnalistik
Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah Tito Kasim, keterangan dari Petugas Bagian Aset Andi Abdillah, serta temuan langsung awak media di lokasi. Pernyataan-pernyataan di atas belum merupakan kesimpulan akhir. Redaksi secara khusus meminta:
Bukti setoran uang hasil penjualan ke Kas Daerah APBD Kota Parepare
Berita acara penjualan/lelang yang sah
Jawaban tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan, Bagian Aset, dan Walikota Parepare terkait kejelasan uang hasil penjualan aset tersebut
Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk klarifikasi dan bukti pendukung. Jika dalam waktu 3 × 24 jam belum ada tanggapan dan bukti yang memuaskan, berita lanjutan akan kami terbitkan dengan menyoroti dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan negara. Uang rakyat bukan uang jajan pribadi setiap rupiah harus jelas ke mana perginya.
(Tim Redaksi Kriminalnusantara.com Sorot Faktanya, Tegakkan Kebenaran)
















