Kriminalnusantara.com | Mamuju— Ketika aspirasi masyarakat yang menyangkut uang negara tidak dijawab, tekanan publik pun memuncak. Aliansi Pemuda Mahasiswa Kabupaten Mamasa memastikan akan kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid II, Senin 2 November 2026, setelah tidak ada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang menemui massa saat demonstrasi Jumat (30/10/2026) lalu.
“Jika aspirasi masyarakat yang menyangkut dugaan penyimpangan anggaran saja tidak mendapatkan ruang dialog, lalu kepada siapa masyarakat harus menggantungkan harapan penegakan hukum?” — Hasril Saldi, Koordinator Lapangan
DUA ISU UTAMA YANG HARUS DIBONGKAR
1. Proyek SPAM Mamasa: Anggaran Besar, Realita di Lapangan Harus Jelas
Aliansi mendesak Kejati Sulbar tidak sekadar memeriksa dokumen administrasi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) TA 2024–2025. Penyelidikan harus turun langsung ke lapangan, memastikan:
– Apakah hasil fisik pekerjaan sebanding dengan anggaran yang telah direalisasikan?
– Status penyelesaian paket Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan utang belanja terkait
– Keabsahan pertanggungjawaban keuangan proyek
“Publik berhak mengetahui apakah pembangunan yang dibiayai uang negara benar-benar bermanfaat, atau justru menyisakan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.”
2. Anggaran BTT TA 2024–2025: Telusuri Aliran Dana Sampai Tuntas
Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Mamasa juga dipertanyakan secara serius. Aliansi menuntut penelusuran menyeluruh mencakup:
– Dasar hukum penggunaan anggaran
– Realisasi kegiatan dan aliran dana
– Dokumen pertanggungjawaban
– Pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, termasuk di lingkungan Dinas PUPR
“Jangan sampai mekanisme anggaran yang seharusnya untuk kebutuhan mendesak justru menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.”
HASRIL SALDI: Kejaksaan Tidak Boleh Hanya Sibuk Menerima Laporan
Koordinator Lapangan Hasril Saldi menegaskan ketidaktemuan saat aksi pertama bukan hal yang dibiarkan begitu saja:
“Kami datang membawa persoalan uang rakyat, bukan perhatian pribadi. Kejati Sulbar tidak boleh lebih nyaman diam daripada menjawab persoalan rakyat. Jangan terlihat sibuk menerima laporan, tapi kehilangan keberanian membuktikan keseriusan penegakan hukum.”
Ia memperingatkan: Tidak boleh ada perlindungan hukum atas dasar jabatan, kekuasaan, atau kedekatan politik. Hukum harus berdiri di atas kepentingan rakyat.
JILID II BUKAN AKHIR TEKANAN AKAN TERUS BERLANJUT
Aliansi menegaskan aksi Senin depan bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah sinyal bahwa kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara akan terus diperkuat hingga ada kejelasan tindak lanjut.
“Jangan biarkan uang rakyat kehilangan jejak, jangan biarkan hukum kehilangan nyali. Jika ada yang bermain dengan anggaran negara, usut, bongkar, dan proses tanpa pandang bulu!”
Aliansi Pemuda Mahasiswa Kabupaten Mamasa
(Padlin)













