KriminalNusantara.com | Kota Parepare, Sulawesi Selatan — Kontradiksi tajam terungkap di lokasi proyek revitalisasi satuan pendidikan UPTD SD Negeri 1 Parepare, senilai Rp1.200.000.000,- dari APBN Tahun Anggaran 2026. Saat Kepala Sekolah mengklaim pekerja selalu menggunakan alat pengaman diri, pekerja di lapangan justru mengakui sebaliknya secara blak-blakan. Kualitas pengerjaan pun diragukan, sementara penanggung jawab proyek diketahui berada jauh dari lokasi saat jam kerja berlangsung.
Informasi Dasar Proyek
Uraian Keterangan
Instansi Penanggung Jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah — Direktorat Sekolah Dasar
Nama Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nama Sekolah UPTD SD Negeri 1 Parepare
Pelaksana P2SP
Waktu Pelaksanaan 130 Hari Kerja (24 Agustus s/d 31 Desember 2026)
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Nilai Bantuan Rp1.200.000.000,-
KLAIM vs FAKTA: Dua Versi yang Bertolak Belakang
KLAIM KEPALA SEKOLAH
Pada Selasa, 10 November 2026 pukul 18.54 WITA, melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah SDN 1 Parepare, Ikawati Iskandar, menyatakan:
“Saya pikir isyu tersebut tidak benar, karena saat mereka bekerja selalu menggunakan septi, mungkin saja saat Ibu datang ke mereka sedang istirahat.”
FAKTA DI LAPANGAN
Namun, saat awak media memantau langsung lokasi proyek pada hari yang sama pukul 11.30 WITA, terlihat jelas pekerja sedang beraktivitas pengecatan tanpa alat pelindung diri (APD/septi) sama sekali. Dikonfirmasi langsung kepada Kepala Tukang, Bakhri, beliau menyatakan secara terbuka:
“Kami memang tidak pernah memakai septi atau pengaman.”
Fakta membuktikan bahwa saat awak media melakukan pemantauan, pekerja sedang bekerja aktif, bukan sedang beristirahat. Pernyataan yang disampaikan Kepala Sekolah terbukti tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Temuan Lain yang Dipertanyakan
Semen Diaduk Manual Tanpa Molen, Kualitas Diragukan
Pencampuran material dilakukan secara manual di atas tanah tanpa menggunakan mesin molen. Hal ini berisiko menghasilkan adukan yang tidak merata dan takaran yang tidak konsisten, sehingga mutu dan kekuatan struktur bangunan tidak terjamin. Standar konstruksi tidak menganjurkan metode ini untuk pekerjaan struktional.
Kepala Sekolah Diketahui Berada di Makassar Saat Jam Kerja
Saat awak media berada di lokasi proyek pada Selasa pagi, Kepala Sekolah tidak berada di sekolah, melainkan berada di Makassar. Belum ada penjelasan resmi terkait keperluan perjalanan tersebut. Masyarakat mempertanyakan: siapa yang mengawasi kualitas pekerjaan jika penanggung jawab proyek senilai Rp1,2 miliar justru jauh dari lokasi saat jam kerja berlangsung?
Dasar Hukum yang Berlaku
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3: Pengusaha wajib menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Penggunaan APD adalah kewajiban mutlak, bukan pilihan.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (1): Penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, serta transparansi.
Permendiknas No. 25 Tahun 2008: Kepala Sekolah wajib berada di sekolah selama jam kerja dan melaksanakan pengawasan pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana sekolah.
UU No. 28 Tahun 1999 — Pasal 3 ayat (1): Setiap penyelenggara negara dilarang membuat pernyataan yang tidak benar dalam menjalankan tugasnya.
DESAKAN MASYARAKAT: Walikota Parepare & Penegak Hukum Diminta Segera Turun
Melihat adanya ketidaksesuaian fakta yang nyata, masyarakat secara tegas mendesak:
1. Inspektorat & Dinas Pendidikan: Periksa Dugaan Ketidakjujuran
Inspektorat Kota Parepare dan Dinas Pendidikan diminta segera memverifikasi langsung di lapangan. Jika terbukti pernyataan resmi yang disampaikan tidak sesuai fakta, maka ini adalah masalah serius yang harus ditindaklanjuti. Laporan yang disampaikan kepada publik harus mencerminkan kebenaran, bukan penutupan kelalaian.
2. Jelaskan Keberadaan Kepala Sekolah di Makassar
Walikota Parepare diminta meminta penjelasan resmi: Apa keperluan Kepala Sekolah berada di Makassar pada jam kerja? Apakah ada surat tugas dinas yang sah? Siapa yang ditunjuk menggantikan beliau mengawasi proyek selama tidak berada di lokasi?
3. Audit Menyeluruh Proyek
Tim teknis independen diminta segera memeriksa spesifikasi teknis dan kualitas pekerjaan. Mulai dari metode pencampuran material, standar keselamatan kerja, hingga realisasi anggaran. Hasil audit wajib dipublikasikan secara terbuka — rakyat berhak tahu ke mana Rp1,2 miliar uang negara ini digunakan.
“Kebenaran tidak perlu disembunyikan. Jika APD tidak dipakai, akui lalu perbaiki. Jika semen dicampur manual, jelaskan alasannya. Tapi jangan menutupi fakta dengan klaim yang bisa diverifikasi siapa pun di lokasi. Uang rakyat, keamanan anak-anak kita — tidak boleh dibohongi.”
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Resmi
1. Mengapa pernyataan Kepala Sekolah soal penggunaan APD bertolak belakang dengan pengakuan langsung pekerja? Siapa yang memverifikasi laporan keselamatan kerja ini?
2. Apakah metode pencampuran manual diizinkan dalam dokumen kontrak? Di mana spesifikasi teknisnya dapat diakses publik?
3. Apa dasar hukum kepergian Kepala Sekolah ke Makassar pada jam kerja? Apakah ada mekanisme pengawasan pengganti saat beliau tidak berada di lokasi?
4. Siapa yang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan bulanan? Apakah laporan tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan?
5. Kapan dokumen lengkap RAB, kontrak, dan spesifikasi teknis dipajang secara terbuka di lokasi proyek sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik?
Redaksi KriminalNusantara.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Sekolah SDN 1 Parepare, Dinas Pendidikan Kota Parepare, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara berimbang dan berbasis bukti. Fakta di lapangan adalah cermin kebenaran publik berhak mengetahui yang sebenarnya.
(Redaksi KriminalNusantara.com)













