KriminalNusantara.com | Kota Parepare, Sulawesi Selatan — Pemberitaan mengenai dugaan kejanggalan proyek revitalisasi sekolah di SD Negeri 1 dan SD Negeri 80 Parepare justru memicu pertanyaan baru di kalangan masyarakat. Salah satu oknum yang tercatat sebagai Manager Off Air Portal Insiden, Ricky Kadafi atau Ricky Sahrul, terlihat melakukan pembelaan berlebihan kepada pihak sekolah alih-alih mendorong transparansi. Hal ini memunculkan pertanyaan penting: apakah beliau membela sekolah, atau justru melindungi pihak tertentu?
Latar Belakang: Komentar yang Mempertanyakan Independensi
Pada Selasa, 10 November 2026 sekitar pukul 21.15 WITA, di dalam grup WhatsApp “Parepare Silahturahmi”, Ricky Sahrul menyampaikan sejumlah komentar yang mempertanyakan kredibilitas pemberitaan media lain. Di antaranya menyebut berita dianggap “cenderung tidak objektif”, media dinilai “tidak turun konfirmasi langsung”, hingga menyebut media berasal dari Mamasa dengan nama yang mirip.
Ketika Pimpinan Redaksi Tempur.id, Ayu Lestari Silo, mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada pukul 22.00 WITA di nomor 085137715925, tanggapan yang diterima justru menghindar:
“Tabe Ibu. Silahkan kita lapor KA. Saya mau istirahat. Saya hanya teruskan terusan salah satu sekolah. Silahkan saja. Tidak ada masalah. Tanya ke media Parepare, siapa saya. Maaf Ibu saya mau istirahat. Omku itu yang punya. Tanya ke Pak Guntur. Tidak perlu dan tidak penting.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan substantif dari Ricky Sahrul atas komentar-komentarnya. Padahal, berdasarkan data redaksi yang beliau sampaikan sendiri, nama Ricky Kadafi tercatat sebagai Manager Off Air di Portal Insiden, penerbit PT. Insiden Intermedia Utama.
FAKTA: Berita Sudah Diverifikasi dan Berimbang
Perlu diluruskan secara terbuka:
Tim media telah turun langsung ke lokasi SD Negeri 1 dan SD Negeri 80 Parepare
Telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Sekolah masing-masing
Telah mengonfirmasi langsung kepada pekerja di lokasi proyek
Berita disajikan secara berimbang, memuat pernyataan pihak sekolah maupun temuan di lapangan
Identitas pelapor dilindungi, namun semua informasi dikumpulkan dari sumber yang dapat diverifikasi
Jika Ricky Sahrul menyatakan media “banyak tendensius dan tidak mengerti teknis pembangunan”, maka muncul pertanyaan mendasar: mengapa justru menghindar saat diminta penjelasan dan konfirmasi?
REDAKSI MENANYAKAN: Membela Sekolah atau Melindungi Siapa?
“Ricky Sahrul, jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa takut pada konfirmasi rekan sejawat? Jika pekerjaan sudah benar, transparansi justru memperkuat kepercayaan bukan menimbulkan keraguan. Masyarakat berhak tahu: siapa sebenarnya yang sedang Anda lindungi?”
Kami sampaikan beberapa hal penting secara terbuka:
1. Tugas Wartawan Adalah Mengawasi, Bukan Membela
Proyek sekolah senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah adalah uang rakyat. Setiap warga negara berhak mengetahui bagaimana uang itu dikelola, apakah sesuai spesifikasi, dan apakah standar keselamatan dijalankan dengan benar.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6 huruf a: Wartawan nasional Indonesia bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar.
Kode Etik Jurnalistik Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, berimbang, dan akurat.
Tugas kita adalah menyuarakan yang tak bersuara, bukan menjadi juru bicara pihak yang sedang diperiksa.
2. Pelajari Hak Publik atas Informasi
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3: Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Setiap badan publik wajib menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
Ricky Sahrul, hak masyarakat tahu bukan pemberian media itu hak konstitusional mereka. Sekolah menerima anggaran negara, maka sekolah wajib terbuka dan transparan. Menutup diri justru memunculkan dugaan: ada apa yang sebenarnya disembunyikan?
3. Menghindari Konfirmasi Mencurigakan
Sikap “tidak perlu dan tidak penting” saat diminta penjelasan oleh rekan sesama jurnalis adalah sikap yang sangat tidak profesional dan semakin mencurigakan. Jika ada yang ingin dibenarkan, sajikan bukti: dokumen kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan bukan alasan untuk menghindar.
“Ricky Sahrul, pertanyaannya sederhana: jika semua benar-benar sesuai aturan, mengapa takut pada transparansi? Sekolah milik rakyat, anggaran dari rakyat — rakyat berhak tahu tanpa harus diminta izin kepada siapa pun.”
PERTANYAAN PUBLIK YANG MENUNGGU JAWABAN
No Pertanyaan
1 Apakah komentar Ricky Sahrul mewakili kebijakan redaksi Portal Insiden? Jika tidak, mengapa beliau menggunakan nama media?
2 Apakah ada hubungan kepentingan antara media tertentu dengan pihak sekolah atau pelaksana proyek sehingga muncul pembelaan berlebihan?
3 Mengapa dokumen RAB, kontrak, dan spesifikasi teknis tidak dipajang secara terbuka di lokasi proyek agar semua orang dapat memeriksanya sendiri?
4 Siapa yang sebenarnya tidak ingin publik mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi proyek ini?
“Kebenaran tidak perlu dibela kebenaran akan berdiri sendiri. Yang perlu dipertahankan adalah akuntabilitas, transparansi, dan hak rakyat untuk tahu. Bukan pihak yang sedang menjalankan amanat rakyat.”
Redaksi KriminalNusantara.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Ricky Sahrul, pihak sekolah, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan berbasis data dan dokumen. Fakta akan selalu lebih kuat daripada sekadar pembelaan.
(Redaksi KriminalNusantara.com)













