Kriminalnusantara.com | Jakarta — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Mantan Ketua Komite I DPD RI periode 2019–2024 sekaligus Pakar Politik Hukum Universitas Kartamulia, Dr. Fachrul Razi, menegaskan perkara ini patut disoroti dari perspektif tindak pidana makar, jika terbukti dilakukan secara terorganisir untuk mengancam keamanan negara dan konstitusi.
Lebih dari Sekadar Penyadapan Ancaman Terhadap Kedaulatan Negara
Dalam keterangannya kepada media, Dr. Fachrul Razi menekankan pentingnya menelusuri tujuan sebenarnya di balik dugaan penyadapan tersebut, bukan hanya berhenti pada pelaksana teknis.
“Kalau benar penyadapan terhadap Presiden dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah, maka ini bukan persoalan teknis teknologi komunikasi. Kita harus bertanya: siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan politik apa informasi tersebut digunakan?” tegasnya.
Menurut Fachrul, jika penyadapan dilakukan secara sistematis terhadap Presiden dan tokoh strategis lain, penyidik wajib memeriksa kemungkinan adanya agenda pengumpulan informasi untuk mengendalikan, menekan, bahkan melemahkan pemerintahan yang sah.
“Jangan sampai kita hanya mengungkap pelaksana teknis, sementara aktor intelektual dan tujuan sebenarnya tidak pernah dibongkar,” ujarnya.
Dasar Hukum: Dari Penyadapan Ilegal Hingga Potensi Pidana Makar
Fachrul Razi menjelaskan kerangka hukum yang relevan dalam kasus ini, antara lain:
Pasal 191 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional): Mengatur pidana makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden/Wakil Presiden, atau menjadikan keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan
Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023: Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah
Pasal 196 UU No. 1 Tahun 2026: Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar
Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 40 jo. Pasal 56 UU Telekomunikasi, Pasal 31 jo. Pasal 47 UU ITE, serta UU Pelindungan Data Pribadi: Ketentuan terkait penyadapan ilegal dan pelanggaran privasi
“Penyadapan ilegal bisa mengarahkan upaya makar. Tetapi apabila kemudian hari menemukan bukti bahwa penyadapan tersebut merupakan bagian dari perencanaan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur makar harus diuji secara serius,” jelasnya.
Prinsip Negara Hukum: Tidak Ada Kekuasaan di Luar Konstitusi
Dari perspektif politik hukum dan tata negara, Fachrul Razi mengingatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Seluruh institusi negara, termasuk aparat keamanan, tidak boleh lepas dari kendali hukum.
“Polisi dan aparat keamanan adalah instrumen negara, bukan pemilik kekuasaan negara. Kewenangan diberikan untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum, bukan untuk membangun kekuasaan politik di luar konstitusi,” tegasnya.
“Persoalan ini bukan semata-mata tentang Presiden yang diduga disadap. Ini tentang masa depan negara hukum Indonesia. Jika instrumen keamanan negara dapat digunakan di luar konstitusi, maka siapa pun dapat menjadi sasaran penyalahgunaan kekuasaan,” peringatannya.
Catatan Redaksi
Kriminalnusantara.com menyajikan pandangan ini sebagai bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui berbagai perspektif hukum dan ketatanegaraan. Dugaan penyadapan ini masih dalam proses pengusutan. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan penjelasan dan pembelaan. Kekuatan argumen makar sebagaimana disampaikan Dr. Fachrul Razi tetap memerlukan pembuktian dan penilaian independen dari pihak berwenang. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau.
(Tim Redaksi Kriminalnusantara.com)













