Kabupaten ParepareNasionalSulawesi Selatan

“Siswa Belajar di Masjid Sebulan, Tiang Sekolah Tanpa Penyangga  Proyek Rp1,65 Miliar Dipertanyakan”

20
×

“Siswa Belajar di Masjid Sebulan, Tiang Sekolah Tanpa Penyangga  Proyek Rp1,65 Miliar Dipertanyakan”

Sebarkan artikel ini

KriminalNusantara.com | Parepare , Sulawesi Selatan — Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di UPTD SD Negeri 20 Parepare dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.650.000.000,- justru menyisakan dua masalah serius sekaligus: konstruksi bangunan yang diduga dibangun di bawah standar keselamatan, dan siswa yang terpaksa belajar di luar lingkungan sekolah selama berbulan-bulan. Warga meminta pemerintah segera turun tangan menyelidiki persoalan ini.

Laporan Warga Memicu Investigasi

Pada 26 Oktober 2026, redaksi menerima laporan tertulis dari warga yang memohon penelusuran mendalam terkait dugaan ketidakberesan di SDN 20 Parepare. Warga menyoroti tiga isu utama:

1. Pengawasan Lemah: Kepala Sekolah diduga jarang memantau langsung proses pembangunan, padahal beliau adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kualitas dan keselamatan pekerjaan di sekolahnya.

2. Sikap Tertutup: Setiap ada wartawan atau warga yang ingin mengetahui perkembangan proyek, pihak sekolah selalu menghindar. Sikap ini justru memicu kecurigaan publik.

3. Siswa Dikorbankan: Selama pembangunan berlangsung, siswa terpaksa belajar secara daring. Sebagian lainnya menumpang di rumah warga dan masjid. Padahal tidak semua siswa memiliki fasilitas pembelajaran daring yang memadai.

Temuan Lapangan: Konstruksi Di Bawah Standar

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim media turun langsung ke lokasi pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 11.00 WITA. Di lokasi, tim menemukan fakta yang mengkhawatirkan:

Tiang struktur bangunan tingkat 2 hanya digali sekitar 50 sentimeter, lalu diberi cakar ayam  tanpa slop bawah, tanpa blok penyangga atau balkon pondasi. Pekerja pun tidak terlihat menggunakan alat pelindung diri (K3).

Konstruksi bangunan tingkat 2 wajib memiliki sistem pondasi yang saling mengikat. Tanpa balok penyangga atau slop bawah, setiap tiang berdiri sendiri dan sangat rentan miring, retak, bahkan roboh jika terjadi gempa, angin kencang, atau penurunan tanah yang tidak merata. Khususnya di lingkungan sekolah yang dipenuhi anak-anak, standar keselamatan justru harus paling ketat, bukan diabaikan.

Kepala Sekolah Akui: Siswa Belajar Di Luar Sekolah Sudah Sebulan

Pada kunjungan kembali di Senin, 9 November 2026, tim media akhirnya dapat berbicara langsung dengan Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 20 Parepare, Arnold Nurdin. Beliau mengakui:

“Memang dulu proses pelajaran dilaksanakan secara daring. Saya sedang berusaha mencari solusi tempat belajar. Saat ini kelas V dan VI di tiga ruang kelas sekolah masih bisa digunakan. Namun kelas III belajarnya di salah satu rumah warga, dan untuk kelas I dan II sementara ini menempati lokasi di masjid. Proses pembelajaran seperti ini sudah berjalan sekitar satu bulan,” ujar Arnold Nurdin.

Pengakuan ini menegaskan kekhawatiran warga: program revitalisasi yang seharusnya meningkatkan fasilitas pendidikan justru mengorbankan hak siswa atas lingkungan belajar yang layak.

Dasar Aturan Yang Berlaku

No. Aturan Isi Penting

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 16 dan Pasal 34 Bangunan gedung wajib dibangun sesuai rencana teknis dan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 Ayat (3) Pendidikan diselenggarakan dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan kondusif

3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Teknis Bangunan Gedung Sekolah Konstruksi bangunan harus dirancang dan dibangun agar mampu menahan beban yang bekerja padanya, termasuk beban gempa

4 Standar Nasional Indonesia 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural Elemen struktur vertikal wajib dihubungkan dengan struktur bawah secara memadai dan terus-menerus

5 Kontrak Proyek Revitalisasi Sekolah Wajib mengikuti spesifikasi teknis yang telah disepakati. Penyimpangan tanpa persetujuan tertulis merupakan pelanggaran kontrak

Terkait Masalah Konstruksi: Serahkan Ke Pengawas

Ditanya terkait pemasangan tiang yang tidak menggunakan slop atau balkon penyangga, Kepala Sekolah menjawab:

“Mohon maaf, terkait masalah teknis tersebut Bapak bisa berkoordinasi dengan pengawas proyek. Saya bertugas sebagai manajemen sekolah, bukan teknis konstruksi.”

Namun media menegaskan: Kepala Sekolah adalah pengguna barang dan pimpinan satuan kerja di lokasi. Beliau berkewajiban memastikan bahwa pembangunan yang berlangsung di bawah tanggung jawabnya sesuai spesifikasi dan aman bagi warga sekolah. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lain bukan berarti lepas dari tanggung jawab.

Uraian Keterangan
Program Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nama Sekolah UPTD SD Negeri 20 Parepare
Pelaksana P2SP
Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender • September – Desember 2026
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Nilai Bantuan Rp1.650.000.000,-

Desakan Redaksi

Atas seluruh temuan di atas, KriminalNusantara.com mendesak:

Kepada Walikota Parepare:

Segera perintahkan inspeksi mendadak dan verifikasi teknis menyeluruh terhadap proyek ini. Jangan tunggu sampai terjadi musibah baru kemudian diselidiki. Keselamatan ratusan siswa taruhannya.

Kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Lakukan audit teknis konstruksi. Jika ditemukan penyimpangan, perintahkan perbaikan sesuai standar dengan beban biaya ditanggung pihak yang lalai. Jangan pertanggungjawabkan uang rakyat untuk pekerjaan yang membahayakan nyawa.

Kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Parepare:

Lakukan penyelidikan mendalam. Uang negara senilai Rp1,65 miliar wajib dipertanggungjawabkan. Jika ada indikasi penyimpangan spesifikasi teknis, pengurangan volume, atau kelalaian yang merugikan negara dan membahayakan keselamatan publik, maka proses hukum wajib dijalankan tanpa pandang bulu.

Kepada Masyarakat dan Warga Sekolah:

Awasi terus. Uang rakyat harus bekerja untuk rakyat. Transparansi bukan permintaan itu hak kita semua.

“Anak-anak kita tidak boleh menanggung risiko bangunan yang dibangun di bawah standar. Revitalisasi sekolah adalah untuk melindungi generasi penerus  bukan justru menambah bahaya bagi mereka.”

(Redaksi KriminalNusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *