Kota ParepareNasionalSulawesi Selatan

“SDN 80 Parepare Rp951 Juta: Semen Manual, APD Ditiadakan, Kepala Sekolah Sering Tak Ada di Tempat  Warga Desak Walikota Parepare Periksa!”

23
×

“SDN 80 Parepare Rp951 Juta: Semen Manual, APD Ditiadakan, Kepala Sekolah Sering Tak Ada di Tempat  Warga Desak Walikota Parepare Periksa!”

Sebarkan artikel ini

KriminalNusantara.com | Kota Parepare, Sulawesi Selatan — Proyek revitalisasi satuan pendidikan di UPTD SD Negeri 80 Parepare dengan nilai bantuan Rp951.354.003,- dari APBN Tahun Anggaran 2026 justru memicu gelombang keberatan serius dari masyarakat. Warga menemukan sejumlah kejanggalan mendasar di lapangan  mulai dari metode pencampuran semen yang tidak standar, pengabaian keselamatan kerja, dugaan pemborosan anggaran, hingga kedisiplinan kepala sekolah yang dipertanyakan. Masyarakat secara tegas mendesak Walikota Parepare bersama instansi terkait untuk segera turun memeriksa.

Informasi Dasar Proyek

Uraian Keterangan
Nama Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Nama Sekolah UPTD SD Negeri 80 Parepare
Pelaksana P2SP
Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender (Agustus s/d Desember 2026)
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Nilai Bantuan Rp951.354.003,-

Laporan Warga: Kejanggalan yang Terus Berkembang

Pada Selasa, 10 November 2026 sekitar pukul 18.18 WITA, salah satu warga yang tak ingin disebut namanya menyampaikan laporan lengkap kepada redaksi melalui pesan WhatsApp:

“Assalamu Alaikum. Izinkan saya menyampaikan kondisi SDN 80 Parepare. Atap sekolah diduga masih baik dan layak pakai namun tetap diganti, sehingga diduga terjadi kesalahan perencanaan dan pemborosan anggaran.

Kepala SDN 80 Parepare juga diduga sering tidak berada di sekolah pada jam kerja dan sering berada di luar kantor. Media, LSM, dan wartawan diduga sulit mendapatkan konfirmasi dan keterbukaan informasi dengan berbagai alasan. Mobiler sekolah diduga terpapar hujan karena kurang pengamanan, dan pekerja diduga bekerja tanpa APD lengkap.

Harapan kami, Walikota Parepare memberikan pembinaan kepada Kepala SDN 80 Parepare, dan Inspektorat Kota Parepare melakukan pemeriksaan kedisiplinan serta pengawasan revitalisasi agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Temuan di Lapangan: Fakta yang Dipertanyakan

Semen Diaduk Manual  Tanpa Molen, Kekuatan Bangunan Diragukan

Di lokasi proyek terlihat jelas bahwa semen, pasir, dan kerikil dicampur secara manual menggunakan cangkul di atas tanah, tanpa menggunakan mesin molen. Pencampuran manual berisiko menghasilkan campuran yang tidak homogen dan takaran yang tidak konsisten. Jika mutu beton tidak terjamin, maka keselamatan struktur bangunan tempat anak-anak belajar pun dipertaruhkan.

SNI Konstruksi menegaskan: pencampuran beton secara manual tidak dianjurkan untuk pekerjaan struktional, karena menghasilkan mutu yang tidak konsisten dan berisiko menurunkan kekuatan bangunan secara signifikan.

Atap Masih Layak Pakai Namun Diganti  Pemborosan Dipertanyakan

Warga mempertanyakan kebutuhan penggantian atap sekolah yang menurut pantauan warga masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Jika atap yang masih berfungsi baik tetap diganti tanpa alasan teknis yang jelas, hal ini memunculkan dugaan adanya kesalahan perencanaan hingga potensi kerugian keuangan negara.

Pekerja Tanpa APD  “Kepanasan” Bukan Alasan yang Dapat Diterima

Warga berulang kali melihat pekerja di lokasi proyek tidak menggunakan alat pelindung diri (APD/SEPTI). Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN 80 Parepare, Tito Kasim, menjawab:

“Pekerja tidak pakai septi karena kepanasan, pagi tetap pakai septi.”

Alasan ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Aturan keselamatan kerja berlaku setiap saat pekerjaan berlangsung  tidak boleh dinonaktifkan karena alasan cuaca.

Kepala Sekolah Sering Tak Ada di Tempat  Siapa yang Mengawasi Proyek?

Laporan konsisten dari warga sekitar menyebutkan bahwa Kepala Sekolah SDN 80 Parepare diduga sering tidak berada di sekolah pada jam kerja. Beliau lebih banyak berada di luar sekolah daripada di kantor. Bagaimana mungkin proyek senilai hampir Rp1 miliar dapat berjalan sesuai standar jika penanggung jawabnya jarang berada di lokasi?

Permendiknas No. 25 Tahun 2008 menegaskan: Kepala Sekolah wajib berada di sekolah selama jam kerja dan melaksanakan pengawasan pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

Informasi Sulit Diakses  Papan Ada, Dokumen Tidak Terbuka

Meskipun papan informasi proyek terpasang di pagar sekolah, warga kesulitan mendapatkan akses ke dokumen lengkap seperti RAB, spesifikasi teknis, dan kontrak kerja. Padahal, UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 menjamin hak publik atas informasi anggaran dan kegiatan badan publik.

Upaya Konfirmasi Belum Memuaskan

Pada Senin, 9 November 2026 pukul 10.30 WITA, awak media mendatangi sekolah namun Kepala Sekolah tidak berada di tempat. Konfirmasi melalui WhatsApp pada pukul 14.27 WITA hanya dijawab dengan satu kalimat: “Spesifikasi sudah sesuai dengan RAB.” Tanpa bukti dokumen yang dapat diverifikasi publik, pernyataan ini belum cukup menjawab keresahan masyarakat.

DESAKAN MENDESAK: Walikota Parepare, Audit & Penegak Hukum Diminta Segera Turun

Melihat rangkaian kejanggalan yang cukup serius, masyarakat secara tegas menuntut tiga hal utama:

1. Walikota Parepare & Dinas Pendidikan: Periksa Kedisiplinan Kepala Sekolah

Walikota Parepare dan Dinas Pendidikan Kota Parepare diminta segera melakukan pemeriksaan kedisiplinan terhadap Kepala Sekolah SDN 80 Parepare. Jika terbukti sering tidak berada di tempat pada jam kerja tanpa alasan sah, maka ini adalah pelanggaran disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 yang harus ditindaklanjuti secara tegas.

2. Inspektorat & BPK: Audit Menyeluruh Proyek

Inspektorat Kota Parepare bersama BPK Perwakilan Sulawesi Selatan diminta segera melakukan audit menyeluruh. Mulai dari dokumen perencanaan, kebutuhan penggantian atap, spesifikasi teknis pencampuran material, penggunaan APD, hingga realisasi anggaran. Hasil audit wajib dipublikasikan secara terbuka — masyarakat berhak tahu ke mana Rp951 juta uang negara ini digunakan.

3. Kepolisian & Kejaksaan: Pantau Dugaan Penyimpangan

Kepolisian Resor Kota Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare diminta memantau dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan proyek ini. Jika ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, kelalaian, atau pelanggaran prosedur yang merugikan publik, maka proses hukum harus segera dijalankan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

“Rp951 juta bukan angka kecil. Itu uang rakyat. Jika atap yang masih baik diganti tanpa alasan jelas, jika semen dicampur manual tanpa standar, jika penanggung jawab tidak ada di tempat  maka ada yang salah. Audit sekarang, periksa sekarang. Jangan tunggu sampai bangunan selesai lalu rusak baru kita bertindak. Keselamatan anak-anak kita lebih penting dari segalanya.”

Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Resmi

1. Apakah spesifikasi teknis kontrak mensyaratkan pencampuran semen menggunakan molen atau boleh manual? Di mana dokumennya?

2. Apakah ada kajian teknis resmi yang menyatakan atap sekolah harus diganti meskipun masih layak pakai? Siapa yang menyetujui penggantian tersebut?

3. Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan keselamatan kerja di lokasi proyek? Mengapa APD diabaikan?

4. Apakah benar Kepala Sekolah sering tidak berada di tempat pada jam kerja? Apakah ada daftar hadir yang diperiksa secara berkala oleh Dinas Pendidikan?

5. Kapan dokumen RAB dan spesifikasi teknis akan dipajang secara lengkap dan terbuka di lokasi proyek sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik?

Redaksi KriminalNusantara.com akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menantikan tanggapan resmi dari seluruh pihak terkait. Laporan dari masyarakat adalah wujud pengawasan publik yang sangat berharga  kami jaga identitas pelapor dan mendesak agar setiap informasi ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.

(Redaksi KriminalNusantara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *