KriminalNusantara.com | Jakarta — Dinamika penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Tim Penasihat Hukum (PH) Juwita dari Firma Hukum UJK & Partners secara resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi III DPR RI. Langkah konstitusional ini diambil guna mengurai dugaan kejanggalan dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana yang menjerat klien mereka di lingkungan Polda Banten.
Melalui surat permohonan resmi tersebut, Tim PH Juwita mendesak Komisi III DPR RI untuk memanggil dan meminta penjelasan langsung dari Kapolda Banten, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Banten, serta jajaran Unit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Banten. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memastikan prinsip dasar due process of law dilaksanakan secara utuh tanpa pengabaian terhadap hak-hak warga negara.
Penetapan Tersangka yang Dinilai Kilat dan Mengabaikan Asas Hukum
Pangkal persoalan ini bermula dari proses pemeriksaan yang dijalani Juwita. Pada 26 Oktober 2026, Juwita mendatangi Polda Banten untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, pada hari yang sama, penyidik langsung menetapkannya sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan.
Keputusan tersebut memicu keberatan keras. Pasalnya, sebelum penetapan dilakukan, Tim PH telah menyampaikan sanggahan hukum formal — termasuk permohonan penundaan penyidikan mengingat hubungan hukum antarpihak masih dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor Perkara 27/Pdt.G/2026/PN Pdl.
Tim PH menyoroti pula pengabaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, yang menyaratkan bahwa jika dalam pemeriksaan perkara pidana timbul perselisihan tentang hak milik atau hubungan keperdataan yang harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan perdata, maka perkara pidana tersebut dapat ditunda. Rujukan hukum ini dinilai tidak mendapat respon memadai dari penyidik.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta agar hukum ditegakkan secara benar, prosedur dihormati, dan hak-hak klien kami dilindungi. Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujar perwakilan Tim Penasihat Hukum Juwita.
Wilson Lalengke: Indikasi Penyalahgunaan Wewenang Harus Diselidiki
Penanganan perkara ini turut memantik reaksi keras dari Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Mengamati proses hukum tersebut, alumnus PPRA-48 Lemhannas RI ini secara tegas menyoroti adanya dugaan kuat tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta sikap tidak profesional dan sewenang-wenang dalam penegakan hukum di jajaran Polda Banten.
Wilson mendesak Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Biro Pengawasan Penyidikan (Biro Wassidik) Bareskrim Polri untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Menurutnya, terdapat indikasi intervensi pihak luar maupun oknum internal yang berpotensi memengaruhi netralitas penyidik melalui kepentingan tertentu.
“Ketika sebuah proses hukum mengabaikan asas keperdataan yang sedang berjalan dan langsung melakukan penahanan kilat pada BAP pertama, publik berhak bertanya: ada apa di balik semua ini? DPR RI, Kompolnas, dan Biro Wassidik Polri harus mengusut tuntas kemungkinan adanya intervensi kekuatan luar atau oknum dalam yang bermain demi kepentingan pihak tertentu,” tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan persnya, Senin, 2 November 2026.
Ia menambahkan, praktik penegakan hukum yang melompati asas kehati-hatian dan kepatuhan prosedural hanya akan meruntuhkan martabat institusi Kepolisian serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Filosofi: Prosedur Adil Adalah Pondasi Keadilan
Secara filosofis, fenomena ini mengingatkan pada peringatan klasik filsuf Inggris Lord Acton: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup.” Kekuasaan penyidikan yang besar tanpa pengawasan ketat senantiasa rentan tergelincir pada penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, filsuf hukum Lon L. Fuller dalam karyanya The Morality of Law menekankan bahwa hukum kehilangan moralitas dasarnya apabila ditegakkan secara bertentangan dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Sejalan dengan itu, filsuf politik John Rawls menegaskan bahwa prosedur yang adil adalah syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan substantif. Jika due process of law diabaikan, maka keadilan yang dihasilkan hanyalah ilusi yang dipaksakan.
Harapan pada Komisi III DPR RI
Melalui permohonan RDP ini, Tim Penasihat Hukum Juwita berharap Komisi III DPR RI dapat bertindak cepat: memanggil Kapolda Banten, Dirkrimum Polda Banten, serta jajaran Unit Kamneg Polda Banten untuk memberikan penjelasan komprehensif atas tata kelola penyidikan, kelayakan alat bukti, dan kewenangan masing-masing unit dalam penanganan perkara tersebut.
Pada akhirnya, publik berharap adanya pengawasan ketat agar penegakan hukum di Indonesia tetap berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menjadi uji petik penting bagi komitmen reformasi birokrasi penegak hukum — demi memastikan hukum berdiri tegak sebagai panglima, bukan alat kekuasaan.
(Tim Redaksi KriminalNusantara.com)
Catatan Redaksi: Redaksi KriminalNusantara.com telah berupaya menghubungi pihak Polda Banten untuk mendapatkan tanggapan terkait isu ini. Pintu redaksi tetap terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak yang ingin memberikan pandangan berimbang. Seluruh informasi dalam pemberitaan ini didasarkan pada dokumen permohonan resmi dan pernyataan pihak pemohon, belum menjadi fakta yang terbukti secara sah di pengadilan.
















